VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Keras soal Data Bansos Fiktif "Maju Terus PPATK, Bongkar Permainan Data"

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).

Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren.

Rieke meminta agar Pertamina merivisi data tersebut, sehingga distribusi bansos maupun BBM subsidi tepat sasaran

KPK Ungkap proyek dari bansos Jokowi itu mencapai Rp900 miliaran.

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

PPATK menemukan transaksi mencurigakan di Pemilu 2024.

Hitungan sementara KPK, nilai kerugian negara akibat korupsi Bansos Presiden Jokowi naik dua kali lipat menjadi Rp250 miliar.

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.