LIVE

VIDEO: KPK Ungkap Modus Licik DPRD OKU Korupsi Minta Jatah Pokir Rp40 Miliar

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten OKU meminta jatah dana pokok pikiran (pokir).

berita video
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap proyek di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, di mana sejumlah anggota DPRD menagih fee proyek kepada Kepala Dinas PUPR sebelum lebaran. (© 2025 Antaranews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi di Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, hingga harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dari hasil penangkapan, terungkap modus korupsi dengan meminta jatah proyek.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten OKU meminta jatah dana pokok pikiran (pokir). Hal itu dilakukan agar mereka mau menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) OKU tahun 2025 yang diajukan Pemerintah Kabupaten OKU.

Sejumlah anggota DPRD dan Pemkab OKU akhirnya sepakat bertemu. Kedua pihak sepakat jatah pokir diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sebesar Rp40 miliar.

Dari kesepakatan tersebut, juga terdapat sembilan proyek fisik di Dinas PUPR yang disepakati sebagai pengganti jatah pokir.

Diantaranya, rehabilitasi rumah bupati dan wakil bupati, pembangunan jembatan hingga perbaikan jalan desa.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Angga Yudha Pratomo
A
Reporter Angga Yudha Pratomo
KPK Bawa Sekoper Dokumen Usai Obok-Obok Kantor DPRD OKU

Sebelumnya, tiga orang anggota DPRD hingga Kepala Dinas PUPR OKU ditetapkan sebagai tersangka korupsi sembilan proyek di dinas terkait.

korupsi proyek pupr
KPK Tetapkan Anggota DPRD hingga Kadis PUPR OKU Tersangka Kasus Suap Proyek

Fee proyek disepakati sebesar 20 persen sehingga totalnya Rp7 miliar.

Berita Update
KPK OTT 8 Pejabat di Sumsel Terkait Suap Proyek PUPR, Sita Uang Rp2,6 Miliar

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

KPK
KPK OTT 8 Pejabat di Sumsel Terkait Suap Proyek PUPR, Sita Uang Rp2,6 Miliar

Namun, sejauh ini KPK belum secara resmi menjelaskan identitas orang-orang yang terkena OTT.

KPK
KPK Geledah Kantor Dinas PUPR OKU Sumsel Usai OTT Delapan Pejabat

Tessa menegaskan, informasi resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses penyelidikan selesai.

KPK
8 Pejabat Terjaring OTT KPK di Sumsel Diterbangkan ke Jakarta

Rencananya, penyidik KPK akan kembali lagi ke Baturaja, Kabupaten OKU pada Senin 17 Maret 2025 untuk melakukan penggeledahan di Dinas PU PR OKU.

OTT KPK
Duduk Perkara Kasus Suap Proyek PUPR di Sumsel, Anggota DPRD Tagih Fee ke Kepala Dinas

Proyek-proyek itu mulai dari rehabilitasi rumah dinas bupati dan wakil bupati, kantor Dinas PUPR OKU, perbaikan jalan, hingga pembangunan jembatan.

Suap
OTT KPK di Bondowoso Diduga Terkait Pengusutan Perkara di Dinas Bina Marga

Ada enam orang ditangkap KPK dalam operasi senyap di Bondowoso tersebut.

OTT KPK di Bondowoso
KPK Kembali Sita Uang Rp36 Miliar Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dalam Kasus Gratifikasi

Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.

mantan bupati langkat terbit rencana perangin angin
OTT Labuhanbatu, KPK Tangkap Bupati, Kepala Dinas hingga Anggota DPRD

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

OTT KPK
Dalami Kasus Korupsi DJKA, KPK Buka Peluang Periksa Menteri Era Presiden Jokowi

KPK telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi di DJKA.

DJKA
FOTO: Ini Tumpukan Uang Hasil OTT Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga

Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.

KPK
Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Politikus PDIP Terkait Dugaan Korupsi DJKA

Pemanggilan tersebut dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu.

Hasto Kristiyanto