Tunggu Arahan Presiden, AHY Beberkan Opsi Penyelesaian Utang Kereta Cepat
AHY menekankan penyelesaian utang tersebut menjadi prioritas karena pemerintah tak mau masalah tersebut menghambat rencana pembangunan Kereta Cepat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terus menjalin koordinasi dengan BPI Danantara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan PT KAI guna membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang hingga kini masih menjadi perhatian publik.
AHY menekankan penyelesaian utang tersebut menjadi prioritas karena pemerintah tak mau masalah tersebut menghambat rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
"Restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, Woosh, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya. Tadi Jakarta sampai dengan Surabaya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10).
Dia mengaku terus mengembangkan sejumlah opsi penyelesaian utang kereta cepat Whoosh, usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan menggelontorkan APBN untuk membiayainya. Namun, AHY mengaku masih mengkalkulasi opsi terbaik.
"Disini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya," jelasnya.
AHY menyampaikan ada dua opsi skema penyelesaian utang Whoosh. Pertama, restrukturisasi atau pendanaan dilakukan Danantara. Kedua, kontribusi APBN dari Kementerian Keuangan.
Namun, AHY masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyelesaian utang. Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap masalah utang Whoosh dapat selesai sehingga proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dapat mulai dilakukan.
"Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan," tutur dia.
"Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya," sambung AHY.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.
"KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih," ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
"Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin)," Purbaya menambahkan.
Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.
"Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah," kata Suminto.
Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.