TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal di Jayapura
Operasi ini diawali dari informasi intelijen mengenai aktivitas bongkar muat mencurigakan di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Entrop.
TNI AL melalui jajaran Kodaeral X bekerja sama dengan Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan komoditas bernilai tinggi dan barang dilarang di Pelabuhan Peti Kemas Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (14/05).
Keberhasilan ini bermula dari informasi intelijen mengenai adanya aktivitas bongkar muat mencurigakan di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Entrop. Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Gabungan Kodaeral X dan Bea Cukai segera melakukan pemeriksaan fisik pada pukul 15.45 WIT.
Dari hasil penggeledahan, tim gabungan mengamankan dua unit kontainer yang memuat Vanili kualitas super asal Papua Nugini (PNG) dan puluhan koli pakaian bekas (ballpress) tanpa dokumen resmi milik Toko V yang berisikan Vanili Kualitas Super sebanyak ± 490 Kg yang diduga berasal dari luar negeri tanpa dokumen karantina dan kepabeanan dan Pakaian Bekas (Ballpress) sebanyak 66 koli yang merupakan barang dilarang impor sesuai regulasi pemerintah.
Total Nilai Barang Bukti Rp 1 Miliar Lebih
Total nilai barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp 1.753.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Vanili: Estimasi nilai Rp 1.225.000.000,- (asumsi harga pasar Rp 2,5 juta/kg) dan Ballpress: Estimasi nilai Rp528.000.000,- (asumsi harga Rp 8 juta/koli).
Saat ini, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Pom Kodaeral X untuk proses pendalaman dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. TNI AL terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memperkuat dan mengantisipasi celah masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia.
Langkah tegas ini merupakan wujud nyata kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwasanya TNI AL terus berkomitmen dalam menjaga kedaulatan wilayah serta mendukung pemerintah dalam memberantas jalur perdagangan ilegal yang merugikan perekonomian nasional.