Terungkap, DPRD Dukung DKI Jakarta Cari Pendanaan Alternatif Rp15 Triliun Usai DBH Dipangkas
DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Pemprov mencari Pendanaan Alternatif DKI Jakarta setelah pemangkasan DBH Rp15 triliun. Bagaimana strategi Pemprov agar pembangunan tetap berjalan?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan dukungan penuh terhadap Gubernur Pramono Anung. Dukungan ini terkait upaya Pemprov mencari sumber pendanaan alternatif yang inovatif. Langkah ini diambil menyusul adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Pemotongan DBH yang mencapai Rp15 triliun ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan program pembangunan. Oleh karena itu, Pemprov didorong untuk lebih kreatif dalam mengatasi keterbatasan fiskal. Tujuannya agar roda pembangunan di Ibu Kota tetap berjalan sesuai rencana.
Gubernur Pramono Anung sendiri telah mempersiapkan strategi untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Salah satunya adalah dengan menjajaki kerja sama bersama pihak swasta dan mitra strategis lainnya. Pemprov juga tengah menunggu persetujuan pusat untuk menjalankan Jakarta Collaboration Fund.
Dampak Pemotongan DBH terhadap Pembangunan DKI Jakarta
Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun menjadi tantangan serius bagi fiskal DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyoroti bahwa kondisi ini dapat memberatkan pelaksanaan APBD. APBD yang semula direncanakan Rp95 triliun kini tersisa Rp79 triliun.
Menurut Baco, jika situasi ini tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta berisiko menurun signifikan. Selain itu, putaran ekonomi di Ibu Kota juga akan terganggu. "Artinya kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta bisa menurun dan putaran ekonomi di Jakarta akan terganggu," ujarnya.
Oleh karena itu, mencari pendanaan alternatif DKI Jakarta menjadi sangat krusial. Strategi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah. "Langkah tersebut penting agar program pembangunan di Ibu Kota tetap dapat berjalan sesuai rencana, meskipun dengan keterbatasan fiskal," kata Baco di Jakarta, Senin.
Strategi Pemprov DKI Jakarta Mengatasi Defisit Anggaran
Untuk menanggulangi defisit anggaran akibat pemangkasan DBH, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai strategi. Salah satu langkah konkret adalah menjajaki kerja sama dengan swasta dan berbagai mitra strategis. Inisiatif ini bertujuan untuk menutupi kekurangan pendanaan alternatif DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya keras menjalankan APBD. Targetnya adalah mendekati angka Rp95 triliun melalui kolaborasi dengan pihak lain. "Pemprov tengah berusaha menjalankan APBD dengan komposisi mendekati angka Rp95 triliun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga pembangunan di DKI Jakarta tetap berjalan," katanya.
Selain itu, Pemprov juga telah menyiapkan skema Jakarta Collaboration Fund sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun, implementasi skema ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persetujuan ini krusial untuk memastikan legalitas dan kelancaran program tersebut.
Pramono menegaskan bahwa persetujuan dari pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan, sangat diperlukan. "Untuk itu kami memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemendagri,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10). Upaya ini merupakan bagian integral dari pencarian pendanaan alternatif DKI Jakarta yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews