Strategi BGN Salurkan MBG ke Siswa Usai Anggaran Dipangkas jadi Rp268 Triliun

Total pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dukungannya terhadap langkah efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Meskipun total pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, pihak BGN memastikan kualitas dan nilai nominal makanan per anak tidak akan dikurangi sedikit pun.

Langkah efisiensi tersebut disiasati BGN dengan melakukan perombakan besar pada pola pendistribusian makanan kepada para siswa di sekolah. Skema penyaluran kini dirancang lebih ketat agar anggaran negara yang digelontorkan bisa tepat sasaran dan tidak ada yang terbuang sia-sia.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya mengatakan, salah satu bentuk efisiensi nyata yang dilakukan adalah dengan memangkas hari distribusi. Selain itu, sistem paket makanan bawa pulang yang sebelumnya diterapkan saat hari libur kini resmi ditiadakan.

"Ya, kita mendukung efisiensi anggaran tersebut, ya. Apa bukti bahwa BGN mendukung efisiensi anggaran tersebut adalah dengan kita melakukan perubahan pola pendistribusian MBG. Yang semula 6 hari menjadi 5 hari, dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya misalkan libur, enggak lagi, ya. Atau tidak, misalkan, kegiatan di luar sekolah, nah maka dia tidak diberikan MBG," kata Sony kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

"Kemudian yang kedua, kalau kemarin kita mengenal adanya bundling-bundling begitu ya, bundling itu contoh misalkan hari Rabu-Kamis libur, maka hari Selasa itu MBG-nya dimakan di tempat dan yang untuk libur itu dikasih yang, apa namanya, paket-paket, paket-paket yang dibawa ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran. Ya, jadi kita..." sambungnya.

Meski adanya pemangkasan anggaran untuk MBG. Ia menegaskan, porsi hak makan yang diterima setiap siswa di sekolah tetap terjaga sesuai standar awal.

"Oh enggak, tidak, tidak, tidak ada pengurangan nilai. Saya, saya, saya ingin menyampaikan informasi ya ke rekan-rekan, nanti datanya akan saya berikan ya," tegasnya.

Di balik efisiensi anggaran tersebut, BGN mencatat program berskala nasional ini tetap memberikan dampak domino yang masif bagi perputaran roda ekonomi daerah.

Dari pusat hingga pelosok kecamatan, aliran dana operasional harian terus bergerak menyentuh jutaan pekerja lokal dan pelaku usaha.

"Karena tadi bertanya tentang anggaran, saya ingin jelaskan bahwa saat ini setiap hari dengan 27.757 SPPG yang operasional, saat ini sudah ada 1.289.922 orang yang bekerja di SPPG tersebut, dengan jumlah penerima manfaat yang terdata 62.564.514," ungkapnya.

Perputaran modal yang bergerak di lapangan setiap harinya diklaim menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Sony merinci bahwa serapan dana paling besar mengalir langsung ke sektor penyediaan bahan baku pangan yang dikelola oleh masyarakat bawah.

"Anggarannya bagaimana? Untuk operasional ini, sehari Rp942.341.973.600. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah, ini yang saya sebutkan, saya kasih judul 'Program MBG Menggerakkan Sektor Perekonomian di Seluruh Wilayah Indonesia'," paparnya.

"Konkretnya seperti apa? Dengan yang barusan saya sebutkan, per hari itu Rp942 miliar, dengan honor minimal Rp100.000 per orang untuk setiap relawan per harinya, ada Rp128.992.200.000 dari anggaran tersebut diserap oleh 1,3 juta.

Purnawarman Polri ini pun kemudian menyampaikan rincian data dari Aceh sampai Aceh sampai Papua.

"Kemudian, Rp58.701.342.000 itu digunakan untuk operasional lainnya. Dan uang ini mengalir ke mana? Mengalir ke supplier pedagang air mineral, ATK, APD, alat kebersihan, termasuk biaya transportasi, listrik, air, dan kebutuhan operasional lainnya, ya ini. Rp58.701.000.000," paparnya.

"Selanjutnya, Rp588.106.431.600 rupiah mengalir ke supplier bahan-bahan baku, yaitu pedagang beras, ikan, pedagang daging ayam, telur ayam, daging sapi, sayuran, buah-buahan yang terdiri dari koperasi, UMKM, Bumdes, Bumdesma, dan supplier lain," tambahnya.

Selain untuk urusan logistik dapur dan upah pekerja, anggaran harian tersebut juga dialokasikan sebagai bentuk pengembalian modal investasi kepada pihak ketiga.

Komponen biaya ini digunakan untuk membiayai infrastruktur dapur serta peralatan penunjang yang disediakan oleh mitra yayasan.

"Selanjutnya, Rp166.542.000.000 itu adalah pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh yayasan untuk membangun SPPG, melengkapi peralatan masak dan alat makan, serta fasilitas SPPG lainnya. Pengembalian investasi kepada mitra Rp6 juta per hari diberikan sampai batas waktu tertentu, jadi enggak seterusnya," ungkapnya.

"Jadi ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan, ya. Belum kita sebut keuntungan, karena kita sebut insentif ini adalah pengembalian investasi. Per hari diberikan sampai batas waktu tertentu untuk kemudian besarannya ditentukan berdasarkan hasil appraisal dan grading. Nah termasuk nanti kita lihat, apa namanya, kelengkapan-kelengkapannya, sertifikasi dan lain-lain dalam grading itu yang ditentukan," tambahnya.

Sony berjanji akan membuka data aliran anggaran ini secara transparan agar bisa dipantau langsung oleh publik hingga tingkat wilayah terkecil. Dengan data tersebut, masyarakat bisa melihat nyata bagaimana anggaran pusat langsung mendongkrak daya beli di tingkat daerah.

"Untuk Aceh dapat berapa, untuk Sumatra Utara dapat berapa dan itu juga enggak gelondongan per provinsi, tapi langsung ngalir ke bawah. Per kabupaten juga saya punya datanya, jadi kalau Kabupaten Sigli berapa, Aceh Jaya berapa, Kabupaten Bandung Barat berapa. Nanti per kecamatan juga bisa dilihat, ini data-data ini mengalir," ucapnya.

Untuk itu, program unggulan MBG ini disampaikannya dapat menggerakkan sektor perekonomian di Indonesia.

"Inilah makanya saya sebut Program MBG menggerakkan sektor perekonomian di seluruh daerah di Indonesia. Nanti rinciannya saya kasih, ya. Saya kasih ke Bu Hilda, ya. Nanti nanti bisa minta," pungkasnya.