Starlink Minta Tambahan Frekuensi, DPR Dorong Komdigi Tagih Janji soal Pusat Data dan Lapangan Kerja
DPR mengkritik permintaan penambahan frekuensi oleh Starlink untuk layanan satelitnya Indonesia.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Abraham Sridjaja mengkritik permintaan penambahan frekuensi oleh Starlink untuk layanan satelitnya Indonesia. Dia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertindak tegas dan tidak hanya menjadi “penjual frekuensi”.
Abraham mengingatkan, sebelum memenuhi permintaan Starlink, Komdigi wajib memastikan ada manfaat nyata bagi bangsa dan negara.
"Komitmen investasi mereka harus tegas dan terukur, bukan sekadar membeli bandwidth," tegas Abraham saat dihubungi, Sabtu (19/7).
Menurut dia, Komdigi tidak boleh bersikap pasif terhadap kepentingan asing dan harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan digital nasional.
"Starlink harus diwajibkan membangun pusat data di Indonesia, membuka lapangan kerja, mentransfer teknologi, serta tunduk pada seluruh ketentuan hukum nasional," tandasnya.
Starlink Minta Tambahan Frekuensi
Sebelumnya, permintaan frekuensi tambahan dari Starlink bukan hanya terjadi di Indonesia. Di Inggris, Starlink juga mengajukan penggunaan pita frekuensi E-band (71–76 GHz dan 81–86 GHz) untuk layanan satelitnya.
Sebagai tanggapan, regulator telekomunikasi Inggris, Ofcom, telah membuka konsultasi publik sejak 27 Mei 2025 atas proposal penggunaan frekuensi tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi Ofcom untuk memastikan penggunaan spektrum secara efisien, aman, dan adaptif terhadap pertumbuhan konektivitas satelit di masa depan.
Konsultasi publik ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti industri, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan spektrum E-band secara transparan dan inklusif.
Tujuannya adalah untuk mendorong inovasi, melindungi industri nasional, dan memperkuat daya saing ekosistem telekomunikasi dalam negeri.
Langkah yang dilakukan Ofcom ini patut menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia agar tidak gegabah dalam membuat keputusan terkait frekuensi strategis, serta tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah masuknya pemain global seperti Starlink.