Sempat Ngotot Minta Anggaran Rp20 Triliun, Kini Menteri HAM Pigai Pasrah Dana Dipangkas Rp60 Miliar
Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya hanya memiliki anggaran sebanyak Rp113 miliar di tahun 2025. Jumlah ini sudah terkena efisiensi.
Dia menyampaikan, anggaran awal Kementerian HAM 2025 sebesar Rp174 miliar. Namun, berdasarkan rekonstruksi efisiensi, anggaran Kementerian HAM dipangkas sebanyak Rp60 miliar.
"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai. Hanya saja memangkas anggaran di pusat data dan informasi karena memang tidak ada anggarannya.
"Tidak perlu menjelaskan efisiensi di mana saja tapi yang jelas gaji satupun kami tidak potong, karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," jelas Pigai.
"Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan, kegiatan perkantoran di Kementerian HAM tetap berjalan normal. Sejak awal, kementeriannya sangat siap menjalankan instruksi efisiensi.
Sindir Kementerian Lembaga Mengeluh Efisiensi Anggaran
Dia lantas menyindir sejumlah kementerian dan lembaga lainnya yang terkesan reaktif menanggapi instruksi efisiensi. Banyak pihak ketakutan anggarannya dipangkas.
"Cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh. Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik," tegas Pigai.
"Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," imbuhnya.
Sebelumnya, Pigai sempat menjadi sorotan lantaran meminta tambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Dia ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata Pigai usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin (21/10).