VIDEO: Anggota DPR Keras Ke Pigai: Berkantor Enggak Tunggu Gedung, Tak Tunggu Rp20 Triliun

"Saya juga Gerindra tapi tidak punya KTA. Ya kan? Saya dipilih oleh Gerindra jadi menteri," kata Pigai

Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tidak akan memotong gaji pegawai.

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso, meminta Menteri HAM Natalius Pigai berserta jajarannya, menjadi garda depan dalam menyelesaikan masalah HAM

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.

Pigai pun ditanya komitmennya untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua.

Dalam perkenalannya, Menteri Pigai sempat memberi hormat kepada para pimpinan Komisi XIII DPR

Yasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai

Menteri Pigai bercerita pengalamannya sebelum dilantik sebagai Menteri HAM.

Tidak hanya itu, dia juga menyebut sebagai orang pertama yang 'digebukin' publik gara-gara pernyataan kontroversi.

Dia hanya mengaku memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

Dengan menjadi menteri, ia kini mewakili semua aktivis HAM. Pigai menghormati secara tulus para pegiat HAM.

Rapat hari ini adalah rapat perdana Natalius Pigai usai resmi menjabat sebagai Menteri HAM.

Kementerian HAM merilis Indeks HAM Indonesia 2024 di angka 63,20. Jaminan hak hidup menjadi variabel dengan nilai terendah.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Hampir juga lebih dari 50 persen media didominasi oleh berita-berita subjektif," sambungnya.

Menurut Pigai, banyak pejabat sipil yang justru meminta personel TNI atau Polri untuk menduduki jabatan strategis di kementerian/lembaga.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tata kelola Program MBG diperbaiki usai dugaan keracunan siswa dan menyoroti lemahnya pengawasan SPPG.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan bahwa penyelesaian Konflik Papua memerlukan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi akar masalah.

Iman menyampaikan, setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum, termasuk soal penggunaan kekuatan dan senjata api.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Menteri HAM Natalius Pigai mendesak transparansi kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sejalan dengan perintah Presiden. Sidang perdana dijadwalkan pada 29 April 2026, terbuka untuk umum.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari atas kritik kebijakan pemerintah tidak perlu dilakukan, menekankan hak warga negara untuk beropini.

Hal tersebut disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam dugaan kekerasan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, menegaskan negara tidak akan membiarkan praktik premanisme. Simak selengkapnya.