Rieke Soroti Framing Suap Ijon Bekasi di Tengah Perjuangan Data Dasar Negara
Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka atau Oneng, angkat suara terkait tuduhan keterlibatannya dalam kasus "suap ijon Bupati Bekasi" yang tengah ramai diperbincangkan publik.
Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami, termasuk dari internal fraksi dan partai.
"Saya selama ini diam diintimidasi seperti apa pun termasuk di internal fraksi dan partai, tanpa ada ruang argumentasi. Saya bukan tipikal mengadu ke Ketua Umum," ungkap Rieke seperti dikutip dari akun Instagram @riekediahp, Senin (12/1).
Ganggu Perjuangannya Dalam Hadirkan Data Dasar Negara
Rieke menegaskan tuduhan keterlibatan dalam suap tersebut sangat mengganggu perjuangannya dalam menghadirkan Data Dasar Negara yang presisi, yang menurutnya menjadi dasar program pemerintah dan penyaluran anggaran yang tepat sasaran.
"Siapa pun kalian, kalian keterlaluan mau jegal perjuangan kami untuk lahirnya Data Dasar Negara yang Presisi dengan cara-cara menjijikan: Framing terlibat kasus suap ijon Bupati Bekasi," tulisnya.
Ia menegaskan, bila ada indikasi keterlibatan dirinya, seharusnya KPK mengirim surat panggilan resmi dengan alamat yang jelas, daripada memunculkan tuduhan publik yang bisa merusak reputasinya.
"@official.kpk kalau memang ada indikasi saya terlibat, silakan kirim surat panggilan, alamat rumah dan alamat tempat saya kerja jelas, tidak perlu framing saya dengan kasus korupsi menjijikan 'suap ijon',” kata Rieke.
Perjuangan Data Rakyat yang Akurat
Lebih jauh, Rieke menyebut komitmennya bukan pada popularitas atau jabatan politik, melainkan perjuangan data rakyat yang akurat.
Menurutnya, data yang valid menjadi nyawa bagi rakyat, agar bantuan dan program pemerintah tepat sasaran. Ia juga menyinggung alokasi anggaran Rp6 triliun untuk BPS tahun 2026, yang menurutnya harus disertai akurasi data, terutama untuk kaum fakir miskin.
"Saya tahu saya hanya anggota biasa di partai, maupun fraksi, tapi saya tidak akan mundur ikuti arahan Ibu Megawati yang perjuangkan data negara, yang mencita-citakan prinsip dalam roadmap pertama Indonesia 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana' dijalankan," ujarnya.
Soemitro Djoyohadikusumo
Rieke menambahkan, perjuangan ini juga terkait gagasan teknokratik para pendiri bangsa, seperti Bapak Soemitro Djoyohadikusumo, agar data negara yang akurat kembali menjadi dasar pembangunan nasional.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada KPK untuk menuntaskan penyelidikan terkait kasus suap dan kasus lainnya, melalui tagar #UsutTuntasSuapIjonBekasi, #UsutTuntasKasusCSRBI, #UsutTuntasBPS.