Proses Hukum Mantan Pimpinan BGN Diminta Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis
Kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah hanya dapat dijaga apabila upaya pemberantasan korupsi berjalan seiring.
Penanganan hukum terhadap mantan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai tidak boleh menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai proses hukum yang tengah berjalan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan program-program strategis nasional dijalankan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ujar Sudarto dikutip Kamis (4/6).
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah hanya dapat dijaga apabila upaya pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan penguatan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Program MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Praktik-praktik koruptif harus disapu bersih. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, terlebih program yang secara langsung menyentuh kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini adalah peringatan yang keras bagi para pelaksana program pemerintah lainnya,” tegasnya.
Sudarto menegaskan, fokus pemerintah saat ini harus tetap diarahkan pada keberhasilan Program MBG agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Setelah penangkapan Dadan dan pihak-pihak terkait, fokus pemerintah harus tetap pada keberhasilan Program MBG. Kerja-kerja besar yang sudah dirancang harus terus dilaksanakan sampai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,” katanya.
Bahan Evaluasi
Ia menilai berbagai kendala yang muncul dalam implementasi program perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pelaksanaan, mulai dari tata kelola hingga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan. Yang terpenting adalah melakukan perbaikan secara kesinambungan menuju hasil yang semakin optimal, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Sudarto.
Tingkatkan Akuntabilitas
GREAT Institute mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan akuntabilitas serta mutu pelaksanaan Program MBG, termasuk dalam aspek kualitas makanan, keamanan pangan, dan efektivitas distribusi.
“Selain memastikan anggaran dikelola secara bersih, kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga harus terus ditingkatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia,” tutupnya.