Prabowo Tegaskan Masih Banyak Tambang Ilegal, Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp800 Triliun
Prabowo mengajak para penegak hukum untuk terus berupaya menanggulangi praktik penambangan ilegal yang masih marak di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal dapat mencapai angka Rp800 triliun. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum untuk terus memberantas praktik tambang ilegal yang masih marak di Indonesia.
"Saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun, kalau tidak ratusan triliun," ujar Prabowo setelah menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan dari kasus korupsi CPO kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Prabowo mengapresiasi keberhasilan aparat penegak hukum dalam menindak kegiatan ilegal, seperti penyelundupan timah dan produk turunannya di Bangka Belitung. Ia mengungkapkan bahwa estimasi kerugian negara akibat aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp40 triliun setiap tahunnya.
"Itu kerugiannya juga cukup besar, diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun," tambahnya.
Menurut Prabowo, praktik tambang ilegal di Bangka Belitung telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun, dan berdasarkan analisis dari lembaga-lembaga internasional, kerugian negara bisa mencapai Rp800 triliun.
Prabowo juga memberikan gambaran tentang besarnya kerugian yang ditimbulkan, dengan menyebutkan bahwa jika diambil angka konservatif, kerugian tahunan bisa mencapai Rp20 triliun.
"Jadi, kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah Rp20 triliun tiap tahun yang sebenarnya lebih. Kurang lebih ya, lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar USD setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya Rp 800 triliun," jelas Prabowo.
Prabowo Berencana Mendirikan 8.000 Sekolah dari Hasil Sitaan Korupsi CPO
Prabowo sebelumnya memberikan pujian kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah berupaya keras mengembalikan uang hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mencapai Rp13,2 triliun. Ia menyatakan bahwa dana sebesar Rp13,2 triliun tersebut dapat digunakan untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.
"Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara, sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern," jelas Prabowo setelah menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan kasus korupsi CPO kepada negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Prabowo menambahkan bahwa pemerintah berencana untuk membangun 1.100 kampung nelayan hingga akhir tahun 2026, dengan anggaran sebesar Rp22 miliar untuk setiap desa.
"Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak tiga, itu 5.000 per desa, kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," tuturnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa besarnya jumlah uang yang berhasil dikembalikan dari hasil sitaan korupsi menunjukkan betapa banyaknya kekayaan dan hasil bumi Indonesia yang telah dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, masyarakat Indonesia dibiarkan kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng.
"Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya," kata Prabowo.