Perkuat Ekonomi Warga, Pemprov DKI Jakarta Siapkan 267 Koperasi Merah Putih
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan 267 Koperasi Merah Putih di ibu kota sudah siap beroperasi.
Menghindari warga terjerat utang kepada rentenir Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siapkan 267 Koperasi Merah Putih.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan 267 Koperasi Merah Putih di ibu kota sudah siap beroperasi. Ratusan koperasi itu tersebar di seluruh kelurahan di Jakarta dan telah memiliki badan hukum.
Salah satu gerai Koperasi Merah Putih di Jakarta ialah Melawai, yang merupakan hasil kolaborasi BUMN dan BUMD. Koperasi ini menyediakan sembako yang disuplai oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, produk-produk UMKM yang telah diseleksi, LPG 3kg dan Bright Gas yang didukung Pertamina, serta pemasangan jaringan internet oleh PT Telkom Indonesia.
"Alhamdulillah Jakarta sudah siap, kami telah mengeluarkan 267 perizinan dengan berbadan hukum," kata Rano usai mengikuti peresmian Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Senin (21/7).
Menurut Rano Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Dia berharap, hadirnya Koperasi Merah Putih dapat mempercepat kemandirian ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan ekonomi dari bawah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
"Jadi, program ini menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera," ucap Rano.
Rano menyampaikan, di Jakarta jumlah koperasi binaan Dinas dan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta ada sebanyak 4.421 koperasi.
"Kemudian, pada 31 Mei 2025, kami juga telah membentuk Koperasi Merah Putih sebanyak 267 koperasi di setiap kelurahan di Jakarta," ujarnya.
Rano mengungkapkan, Koperasi Merah Putih juga akan menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan mikro bagi anggota untuk mendukung permodalan UMKM lokal, sekaligus menghindarkan warga dari rentenir.
Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah mengintegrasikan program koperasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menetapkan regulasi pendukung untuk memperkuat pelaksanaannya.
"Dari sisi pendanaan, koordinasi telah kita lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan tepat sasaran," kata dia.
Rano menekankan, seluruh Koperasi Merah Putih di DKI Jakarta juga sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbadan hukum sehingga siap beroperasi. Seluruh gerai koperasi di DKI Jakarta juga didukung oleh Bank Mandiri dan Bank Jakarta.