Perkuat Advokasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh Didorong Melek Data Hadapi Restrukturisasi BUMN
Pakar akuntansi manajemen mendesak serikat pekerja untuk memperkuat advokasi serikat pekerja berbasis data dan literasi keuangan demi menghadapi restrukturisasi BUMN yang akan datang.
Serikat pekerja di Indonesia harus memperkuat advokasi berbasis riset, dialog sosial, serta literasi keuangan. Hal ini penting guna mempersiapkan anggota menghadapi pergeseran struktur ekonomi nasional dan kebijakan korporasi negara.
Pakar akuntansi manajemen, Daryanto Hesti Wibowo, menekankan bahwa pendekatan berbasis data sangat esensial. Tujuannya adalah memastikan serikat pekerja tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret yang mendukung hubungan industrial yang stabil.
Pernyataan ini disampaikan Daryanto di Cisarua, Bogor, pada Sabtu malam, 21 Desember 2025. Desakan ini muncul seiring rencana Danantara Indonesia untuk memangkas jumlah BUMN dan ribuan anak perusahaannya, yang dilaporkan oleh Kompas pada 14 Desember 2025.
Pentingnya Pendekatan Berbasis Data dalam Advokasi
Pendekatan berbasis data menjadi semakin relevan bagi serikat pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Serikat Pekerja ANTARA. Rencana Danantara Indonesia untuk merestrukturisasi BUMN menuntut kesiapan dan strategi baru dari serikat pekerja.
Menurut Daryanto, pendekatan ini akan membantu serikat pekerja untuk bergerak melampaui retorika reaktif. Mereka diharapkan dapat menyajikan solusi yang konkret dan terukur, sehingga tercipta hubungan industrial yang lebih stabil dan konstruktif.
Rencana pemangkasan jumlah BUMN dan anak perusahaan oleh Danantara Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas. Tujuannya adalah merampingkan aset negara dan meningkatkan efisiensi di sektor BUMN yang sangat luas di Indonesia.
Menghadapi Restrukturisasi BUMN dan Kekhawatiran Pekerja
Daryanto memandang langkah restrukturisasi Danantara sebagai bagian dari konsolidasi portofolio aset. Proses ini berpotensi mengubah secara signifikan struktur ketenagakerjaan di seluruh BUMN, meskipun ada jaminan resmi bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Restrukturisasi semacam ini seringkali memicu kecemasan di kalangan pekerja. Kekhawatiran tersebut meliputi status pekerjaan, perubahan organisasi, dan ketidakpastian peran di masa depan.
Oleh karena itu, Daryanto menggarisbawahi pentingnya dialog sosial yang dilakukan sejak dini dan berkelanjutan. Dialog ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran dan mencari solusi bersama dalam menghadapi perubahan.
Peran Strategis Serikat Pekerja dalam Transformasi
Serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menjaga dua prioritas utama selama proses restrukturisasi BUMN. Prioritas pertama adalah memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi tidak mengesampingkan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan pekerja.
Prioritas kedua adalah menjaga model tata kelola pasca-restrukturisasi yang menjunjung tinggi demokrasi industrial. Ini memungkinkan suara pekerja untuk tercermin dalam keputusan yang secara langsung memengaruhi mata pencarian mereka.
Daryanto menegaskan bahwa restrukturisasi BUMN harus dilihat sebagai peluang untuk menata ulang paradigma hubungan industrial di Indonesia. Ini bukan hanya sekadar latihan rasionalisasi korporasi yang sempit.
Keterlibatan serikat pekerja yang aktif, berorientasi solusi, dan berbasis bukti dapat membantu menciptakan stabilitas jangka panjang. Stabilitas ini akan bermanfaat bagi pekerja maupun perusahaan.
Rekomendasi dari Pertemuan Nasional Serikat Pekerja ANTARA
Pertemuan kerja nasional Serikat Pekerja ANTARA, yang diselenggarakan pada 19-21 Desember di Corporate University BPJS Kesehatan di Cisarua, Jawa Barat, merupakan momen yang tepat. Pertemuan ini menegaskan kembali peran pekerja dalam transformasi struktural.
Daryanto menggambarkan pertemuan tersebut sebagai kesempatan untuk membentuk agenda nasional yang inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja. Hal ini penting seiring dengan adaptasi perusahaan negara terhadap pergeseran prioritas ekonomi dan kebijakan.
“Pertemuan nasional ini berfungsi sebagai forum untuk mengkonsolidasikan ide dan posisi saat serikat pekerja menghadapi dinamika baru dalam kebijakan korporasi negara,” ujar Daryanto.
Pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Serikat Pekerja ANTARA Abdul Gofur dan Sekretaris Jenderal Adi Rusadi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan diajukan kepada direksi dan dewan pengawas Perum LKBN ANTARA.
Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini sangat relevan mengingat sektor BUMN Indonesia akan menghadapi perubahan struktural dalam beberapa tahun ke depan.
Sumber: AntaraNews