PDIP Kritik Pemerintah soal Polemik PHK Pegawai TVRI dan RRI: Viral Dulu, Kebijakan pun Batal!
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyambut baik keputusan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang membatalkan PHK pegawainya.
Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyambut baik keputusan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI yang membatalkan PHK pegawainya. Keputusan itu ditegaskan sesuai permintaan DPR RI dalam rapat kerja Komisi VII bersama Dirut TVRI & RRI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
“Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadan dan Idulfitri,” ujar Bane kepada wartawan, Kamis (13/2).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah diviralkan masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut Bane, akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.
“Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal. Jika yang diputuskan selalu direvisi, khawatirnya keraguan publik akan kemampuan pemerintah bisa mencuat,” ungkap Bane.
“Lebih mengkhawatirkan lagi jika keraguan itu datang dari para pelaku usaha. Jika ini sampai terjadi Asta Cita Pak Presiden bisa berantakan lho. Para pembantu Pak Presiden kerja optimal, dong,” sambung Bane.
Kritik Efisiensi Anggaran
Bane kembali menegaskan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah. Dalam salah satu diktumnya, nomor 3 poin a dinyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.
“Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” ungkap Bane.
“Alokasi anggaran yang tak penting, hentikan, itu poinnya. Contoh yang pas mungkin soal anggaran IKN. Yang terbaru, Istana menyebut hanya untuk menghilangkan “lemak” di anggaran,” pungkas Bane.