Nelayan Tambaklorok Semarang Keluhkan Sistem Barcode BBM Solar di Tengah Musim Timuran
Ia mengeluhkan sistem barcode yang saat ini diberlakukan, karena dianggap menyulitkan dan sering menghambat nelayan ketika hendak melaut.
Ahmad Sujud, seorang nelayan asal Tambaklorok, Semarang Utara, berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses bagi nelayan dalam memperoleh pasokan bahan bakar solar subsidi.
Ia mengeluhkan sistem barcode yang saat ini diberlakukan, karena dianggap menyulitkan dan sering menghambat nelayan ketika hendak melaut. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas melaut yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan efisien demi memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Nelayan kecil yang hanya mempunyai kapal bermuatan dibawah 3 GT itu harus rela mencari BBM jenis solar subsidi sangat jauh. Setiap kali ingin melaut selalu harus mencari SPBU Kaligawe dengan sistem barcode.
"Jauh harus cari ke SPBU Kaligawe dulu. Sistem kerjasama dengan sistem barcode. Dulu pernah ada SPBU di dekat Tambaklorok tapi entah kenapa sekarang kok tutup," kata Sujud.
Butuhkan 30 liter Solar
Dia menjelaskan setiap melaut membutuhkan 30 liter solar subsidi. Namun, karena musim timuran ini membuat dirinya giat untuk tetap melaut. Nelayan menikmati hasil tangkapan laut melimpah seperti cumi- cumi dan rajungan.
"Lumayan musim panen raya bagi sebagian nelayan di pantura, cuaca cerah, gelombang stabil, dan ikan melimpah. Tiap hari kami melaut, paling tidak berhasil membawa pulang sekitar 10 - 15 kilogram tangkapan cumi - cumi dan rajungan. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologi, dulunya cuma fokus mencari udang sekarang ada perubahan," jelasnya.
Mereka mencari hasil tangkapan ini hingga ke wilayah Kaliwungu hingga Sayung Demak. Kondisi ini terbilang bagi nelayan sangat menguntungkan, mengingat sekali melaut, dari hasil tangkapan cumi - cumi dan rajungan bisa memperoleh keuntungan lebih sehingga bisa menutup biaya produksi tersebut.
Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp30 ribu per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut. Menyikapi kondisi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT).
"Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Ahmad usai menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5).
Beratkan Biaya Operasional
Menurutnya, kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp13 ribu-Rp15 ribu per liter menjadi Rp25 ribu-Rp 30 ribu per liter sangat memberatkan biaya operasional nelayan.
“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.
Ahmad melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.
Ia menilai persoalan kenaikan BBM tersebut tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai ekonomi kawasan pesisir dan memicu kenaikan harga ikan.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Gubernur juga menyatakan siap mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua didengar oleh pusat. Kalau itu menjadi kewenangan saya, pasti langsung saya selesaikan. Tetapi karena ini kewenangan pusat, maka kita dorong bersama-sama,” katanya.
Selain persoalan BBM, pihaknya berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana untuk mencari solusi bersama bagi sektor perikanan tangkap.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Maka persoalan utama ini harus segera ditangani,” katanya.
Capai 2.224 Unit
Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, jumlah kapal perikanan aktif di Jawa Tengah dengan ukuran di atas 30 GT mencapai 2.224 unit. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang diperbarui melalui Perpres Nomor 117 Tahun 2021, kapal maksimal 30 GT masih berhak memperoleh solar subsidi, sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan solar industri.
Kenaikan harga BBM sendiri dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga solar industri melonjak tajam. Dampaknya, keuntungan usaha penangkapan ikan turun drastis.
Hasil analisis menunjukkan kapal purse seine di WPP NRI 718 dengan durasi trip delapan bulan mengalami penurunan keuntungan bersih dari Rp 1,27 miliar menjadi hanya Rp66 juta atau turun lebih dari 94 persen. Sementara kapal purse seine di WPP NRI 712 dan 713 dengan durasi trip empat bulan mengalami penurunan keuntungan dari Rp900 juta menjadi Rp470 juta atau turun hampir 48 persen.