LIVE

Menteri Hanif Beri Sinyal Jerat Pidana 4 Perusahaan Nikel di Raja Ampat

Hanif menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada pengawasan saja. Dia menyampaikan perusahaan juga harus melakukan pemulihan kerusakan.

tambang nikel raja ampat
Menteri Hanif Beri Sinyal Jerat Pidana 4 Perusahaan Nikel di Raja Ampat (merdeka.com)

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan, ada peluang hukuman pidana bagi empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dia mengatakan, akan melakukan pendalaman dan pengawasan terkait hal tersebut.

“Memang ada tiga pendekatan utama, mulai sanksi pengadministrasi pemerintah, kemudian sengketa lingkungan hidup dan gugatan pidana,” kata Hanif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6).

Hanif menambahkan, tidak menutup kemungkinan dari empat perusahaan itu dijerat secara pidana. Sebab, aktivitas penambangan yang tak sesuai aturan.

“Ini ada potensi pidana terkait kegiatan pertambangan yang telah dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hanif menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada pengawasan saja. Dia menyampaikan perusahaan juga harus melakukan pemulihan kerusakan.

“Tidak berarti dicabut kemudian selesai, pemulihannya akan dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup bersama teman-teman (Kementerian) ESDM,” imbuh Hanif.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel yang berada di kawasan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Artikel ini ditulis oleh
Editor LIa Harahap
A
Reporter Alma Fikhasari
Menteri LH Bakal Bongkar Tempat Wisata di Bekasi dan Sentul Gara-Gara Merusak Lingkungan

Hanif mengungkapkan, area lahan dari sejumlah perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan di daerah Cisarua Bogor juga akan dibongkar.

Hanif Faisol Nurofiq
Pakar Ingatkan Hati-Hati Penanganan Kasus Tambang karena Bisa Pengaruhi Iklim Investasi di Indonesia

Kejagung saat ini diketahui telah menetapkan lima korporasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga timah.

tambang
Dinilai Rusak Lingkungan, Area Reklamasi Perairan Pal Jaya Bekasi Disegel Menteri LHK

Luasan area milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang disegel mencapai 2,5 hektare.

reklamasi ilegal
Dinilai Rusak Lingkungan, Area Reklamasi Perairan Pal Jaya Bekasi Disegel Menteri LHK

Luasan area milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) yang disegel mencapai 2,5 hektare.

reklamasi ilegal
Tegas, Prabowo Bakal Cabut Izin Perusahaan Nakal terhadap Tanah dan Hutan

Prabowo mengancam akan mencabut izin perusahaan yang melanggar. Apalagi jika yang dilanggar oleh perusahaan itu adalah hutan lindung.

Presiden Prabowo Subianto
3 Eks Kadis Babel Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun

Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Kasus Timah
Menteri Lingkungan Hidup Sebut Area Reklamasi Pagar Laut Bekasi di Luar Kesepakatan, Segera Panggil PT TRPN

"Setelah kami telusuri, ternyata pemprov (Jabar) hanya memberikan akses masuk terkait dengan kegiatan ini," kata Hanif.

pagar laut bekasi
Kejaksaan Tahan Kepala Geologi ESDM Terkait Korupsi Tambang Antam di Sultra

Kejaksaan menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan ore nikel.

Kasus Korupsi
Lapor ke Prabowo, Menhut Cabut 18 Izin Perusahaan Penguasaan Hutan

Raja Juli mengaku sudah berulang kali mengingatkan seluruh perusahaan tersebut.

raja juli antoni
Harvey Moeis dan Helena Lim Kecipratan Rp420 Miliar Hasil Korupsi Timah

Aliran uang itu semula dari mantan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov Bangka Belitung.

Harvey Moeis
Cemari Lingkungan dengan Sianida, Izin Usaha Perusahaan Tambang di Aceh Ditutup

Izin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.

pencemaran lingkungan aceh
Kalau Masih Bandel, Pj Heru Budi Ancam Cabut Izin Perusahaan Pencemar Udara di Jakarta

Perusahaan-perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan bahkan sudah ditutup sementara.

Polusi Jakarta
Jaksa Agung Pecat Jaksa yang Terlibat Suap, Ini Respons Anggota Dewan

Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat Raimel Jesaja selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Kasus Suap