Mentan Amran Ancam Cabut Izin Distributor Nakal yang Permainkan Harga Pupuk
Ia pun meminta PT Pupuk Indonesia segera menindak tegas para distributor nakal tersebut demi melindungi petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap masih menerima laporan adanya distributor yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), praktik yang dinilai menyalahi instruksi Presiden Prabowo. Ia pun meminta PT Pupuk Indonesia segera menindak tegas para distributor nakal tersebut demi melindungi petani.
"Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini msh ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kita tindak dan meminta kepada pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!," kata Amran usai menghelat rapat pukul 6 pagi di kediamannya, di Jakarta Selatan, Jumat (21/11).
Menggunakan KTP
Selain soal HET, Amran juga mendapat laporan soal 136 distributor pupuk yang mempersulit para petani mendapatkan pupuk karena masih mewajibkan penggunaan kartu tani. Padahal, kebijakan saat ini cukup hanya menggunakan KTP.
"Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut!," tegas Amran lagi.
Berikutnya, Amrran juga mendalami masalah alat mesin pertanian (alsinta). Berdasarkan laporan diterima, ada 31 unit yang belum terdistribusi karena dimintai pungutan atau fee. Padahal, pemerintah menyatakan bantuan traktor bersifat gratis.
"Ada pungutan fee atau bayar, baru traktornya diterima. Padahal ini adalah gratis. Sekali lagi kami umumkan!," wanti Amran memungkasi.
Kebijakan harga pupuk
Sebagai informasi, kebijakan harga pupuk sesuai HET, mendapatkan pupuk tanpa kartu tani, dan alsinta gratis menjadi kebijakan Kementerian Pertanian yang dijalankan Amran untuk mendongkrak hasil pangan di pemerintahan Prabowo.
Hasilnya signifikan, salah satunya adalah stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 4 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Diketahui, Kementerian Pertanian juga merefokuskan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk memperkuat sektor produktif, mulai dari pengadaan benih unggul hingga penyediaan alat mesin pertanian. Amran menekankan keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan, Nilai Tukar Petani (NTP) naik ke 124,36%, PDB pertanian meningkat, dan FAO bahkan memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 33,1 juta ton pada November 2025.