Mengejutkan, Tutupan Hutan Bali Hanya 4 Persen! Menteri LH Sebut Jadi Biang Kerok Banjir
Menteri Lingkungan Hidup menyoroti minimnya Tutupan Hutan Bali yang hanya sekitar 4 persen sebagai penyebab utama banjir, mendesak pembenahan tata ruang dan penegakan hukum lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di Bali. Ia secara tegas menilai bahwa minimnya tutupan hutan menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Hanif Faisol di Tabanan, Bali, pada Sabtu, 13 September.
Penilaian tersebut muncul setelah serangkaian banjir parah yang menerjang beberapa daerah di Bali, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Fokus utama adalah pada pembenahan tata ruang dari Bali bagian tengah hingga selatan.
Hanif Faisol menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam pengelolaan lanskap dan lingkungan hidup. Pemerintah pusat siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mitigasi dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah lingkungan yang kian kompleks di Pulau Dewata.
Ancaman Krisis Tutupan Hutan Bali
Menteri Hanif Faisol menyoroti data mengejutkan terkait kondisi hutan di Bali. Ia menyatakan, "Lanskap kita untuk Bali ke atas (utara) sampai Gunung Batur ini tutupan hutannya sangat kecil, kurang dari 4 persen." Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat peran vital hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Dari total 49 ribu hektare daerah aliran sungai (DAS), hanya kurang dari 1.200 hektare yang memiliki tutupan hutan memadai. Angka ini menunjukkan defisit yang sangat besar dan menjadi indikator kuat penyebab banjir. Hanif Faisol menegaskan perlunya perubahan fundamental pada detail rencana lanskap yang ada.
Selain minimnya tutupan hutan, alih fungsi lahan secara masif juga menjadi perhatian utama. Perubahan fungsi lahan ini menyebabkan berkurangnya area resapan air alami di Bali. Kementerian masih menunggu hasil pengujian dan pemetaan dari Gubernur Bali untuk tindakan lebih lanjut.
Langkah Konkret Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi isu lingkungan ini. Hanif Faisol menjamin adanya kolaborasi erat dalam penegakan hukum dan penguatan tata lingkungan hidup. Bali memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Hanif Faisol menjelaskan, "Langkah konkretnya kita akan memitigasi, memberikan arah semacam kajian hidup strategis yang harus menjadi rujukan Pemprov Bali dan di bawahnya (kebijakan pendukung) harus kita lakukan." Kajian ini diharapkan menjadi panduan dalam membuat kebijakan lingkungan yang efektif.
Kementerian juga akan terus mendalami faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di Bali. Menteri LH bahkan membuka opsi moratorium pembangunan di Bali. Hal ini penting untuk menyesuaikan populasi manusia yang tinggi dengan daya dukung lanskap yang ada.
Faktor Lain Pemicu Banjir dan Solusi Sampah
Selain masalah tutupan hutan dan alih fungsi lahan, musibah banjir di Bali juga dipicu oleh faktor lain. Curah hujan yang sangat tinggi, bahkan ekstrem, pada Selasa (9/9) lalu menjadi penyebab langsung banjir di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana. Kondisi cuaca ekstrem memperparah dampak lingkungan yang sudah ada.
Upaya pemerintah daerah dalam penanganan sampah juga masih menghadapi tantangan besar. Timbulan sampah yang menyumbat drainase dan saluran air memperparah genangan banjir. Masalah sampah ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat agar dapat terselesaikan.
Menteri Hanif memantau berbagai kebijakan provinsi terkait lingkungan. Ia mengatakan, "Beberapa kebijakan provinsi terus kami monitor, mulai dari pelarangan air kemasan, kemudian pengurangan sampah dari hulu, membatasi penggunaan plastik sekali pakai." Ia menekankan bahwa keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan semua pihak.
Sumber: AntaraNews