Mendagri Ajak Kepala Daerah Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah untuk Sejahterakan Rakyat
Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya dalam mendukung realisasi program tiga juta rumah. Menurutnya, program inisiatif Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat strategis dalam membantu menyejahterakan rakyat. Karena itu, ia meminta kepala daerah untuk menangkap peluang dengan memanfaatkan program tersebut guna membantu masyarakat.
"Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing," ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Ruang Sidang Utama, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Ia menekankan bahwa inisiatif tersebut merupakan program bersama karena melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, program tersebut juga bertujuan agar rakyat dapat memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Mendagri menegaskan, Kemendagri berkomitmen terus mendukung implementasi program tersebut, salah satunya melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas … PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua," tambah Mendagri.
Ia menyebut program tersebut perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya. Secara rinci, langkah yang dapat dilaksanakan Pemda yakni melakukan sosialisasi program tersebut secara masif.
Optimalkan Mal Pelayanan Publik
Selain itu, Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
"Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai," sambung Mendagri.
Sebaliknya, untuk daerah yang MPP-nya belum optimal dinilai akan menghambat realisasi program tiga juta rumah. Hal ini karena masyarakat yang akan mengakses program tersebut harus melewati perizinan yang panjang dan berliku sehingga pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Ia kembali meminta kepala daerah untuk bersama-sama mendukung program tersebut guna mengatasi persoalan perumahan di daerah masing-masing.
"Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru," tandasnya.
Rapat dihadiri Menteri PKP dan Kepala BPS
Turut hadir pada rapat tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.