Kondisi Mengkhawatirkan, 80% Hutan Jabar Kritis, Pemprov Kebut Reboisasi 200 Hektare
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penanganan kerusakan lahan, termasuk areal hutan agar tidak berlarut-larut.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai program reboisasi tahap pertama dengan menargetkan pemulihan sekitar 200 hektare lahan kritis. Pada fase awal ini, penanaman kembali difokuskan di Ciater, kawasan Puncak, dan Pangalengan, tiga wilayah yang belakangan menjadi sorotan publik akibat dugaan perusakan lingkungan.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penanganan kerusakan lahan, termasuk areal hutan agar tidak berlarut-larut.
"Nah ini kita harus segera melakukan percepatan, jangan bertahun-tahun nggak kelar-kelar," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, saat diwawancarai, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12).
Sudah memulai penanaman teh
Dedi bilang, pemprov sudah memulai penanaman teh di areal tanah milik PTPN, di antaranya di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Sementara di wilayah dengan kemiringan tinggi yang selama ini dipakai untuk kebun sayur, pemerintah berencana melakukan perubahan pola tanam secara bertahap. Meski begitu, para petani penggarap tetap akan dilibatkan dalam kegiatan penanaman.
"Mereka mendapat upah langsung dari Pemprov," kata Dedi. Ia menambahkan, mulai Januari 2026, pekerja yang terlibat akan menerima upah harian Rp50 ribu melalui skema Hari Orang Kerja (HOK).
Selain kebun teh, Pemprov juga menargetkan area hutan di Sukabumi, Puncak, dan sejumlah titik lain untuk ditanami bambu sebagai bagian dari pemulihan vegetasi.
"Areal hutan juga sudah mulai di areal Sukabumi, di Puncak, dan di beberapa daerah lainnya dengan fokus penanaman kebun bambu," ucapnya.
Pemprov bersama PTPN
Pada saat yang sama, Pemprov bersama PTPN menertibkan pemanfaatan lahan. Direktur PTPN disebut telah menghentikan seluruh kerja sama operasional (KSO) dengan pihak swasta di kawasan wisata yang berdiri di atas lahan PTPN. Lahan-lahan yang tidak digarap akan langsung ditanami oleh Pemprov.
“Kemudian yang kedua, juga saya menyampaikan dan komitmen, yang tanahnya kosong akan segera ditanami oleh Pemprov,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap bahwa luas kawasan hutan yang masih berperan sebagaimana fungsinya tinggal tersisa 20 persen. Adapun sisanya mengalami kerusakan.
"Jawa Barat kondisi hutan yang betul-betul masih hutan kan 20 persen lagi. 80 persen kan dalam keadaan rusak," ucap Dedi, dalam rilis resminya, Selasa (2/12).
Mengatasi perbaikan
Pemerintah provinsi Jawa Barat pun kini tengah berupaya mengatasi perbaikan atas temuan tersebut secara bertahap. Salah satunya lewat program yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Pada praktiknya, Dedi berencana melibatkan warga dalam pengelolaan hutan di Jawa Barat. Ia berjanji menyiapkan insentif Rp50 per hari bagi mereka yang terlibat menanam dan merawat pohon hingga kokoh dan kuat.
"Kita tanamin pohonnya perpaduan pohon hutan yang tidak bisa ditebang dan pohon produktif, seperti pete, jengkol, nangka sehingga masyarakat dalam jangka panjang mendapat hasilnya," ucap dia.