Kemendikdasmen Perluas Akses Pendidikan Bermutu Lewat PJJ, Targetkan Ribuan ATS Kembali Bersekolah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk menjangkau Anak Tidak Sekolah (ATS) di 34 provinsi, memastikan pendidikan bermutu bagi semua.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas implementasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi. Program ini menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar kembali bersekolah dan mendapatkan pendidikan bermutu, inklusif, serta berkeadilan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen. Tujuannya memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut, PJJ menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan dan menjangkau mereka yang tidak terjangkau.
Komitmen Kemendikdasmen Wujudkan Pemerataan Akses Pendidikan
Pada kesempatan itu, Abdul Mu'ti juga menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program PJJ ini. Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran.
Studio pembelajaran tersebut memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara seketika kepada para murid di berbagai daerah. Selain itu, super aplikasi “Rumah Pendidikan” telah dikembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun.
Abdul Mu'ti menambahkan bahwa implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Oleh karena itu, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter.
Untuk tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir pelaksanaan program PJJ. Kemendikdasmen berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia.
Program PJJ ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses, tetapi juga pada kualitas pembelajaran. Kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman menjadi prioritas, memastikan bahwa para peserta didik tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga kompetensi yang siap pakai di dunia kerja atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung keberhasilan PJJ. Dukungan dari orang tua dan komunitas juga menjadi faktor krusial dalam memastikan anak-anak tetap termotivasi dan menyelesaikan pendidikannya. Dengan demikian, PJJ diharapkan dapat menjadi jembatan emas bagi jutaan anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah, mewujudkan cita-cita bangsa akan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya.
PJJ Sebagai Solusi Nyata bagi Anak Tidak Sekolah (ATS)
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.
Pemerataan akses ini khususnya menyasar mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, seperti anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Kesulitan ini bisa diakibatkan oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, saat ini jumlah ATS jenjang pendidikan menengah sekitar 1,13 juta. Angka ini berasal dari total empat juta ATS dengan berbagai alasan.
Tatang Muttaqin mengatakan bahwa mereka membutuhkan layanan pendidikan bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ. Prioritas pelaksanaan PJJ ini adalah untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi.
Sumber: AntaraNews