Kemendagri Beri Insentif Fiskal bagi Pemda Berprestasi di Wilayah Maluku-Nusra

Tito mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra). Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kinerja daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

"Di tahun ini, kita alokasikan anggaran sebanyak satu triliun rupiah untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah [adalah] pembina dan pengawas pemerintahan daerah," katanya dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5).

Tito mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya memberikan evaluasi dan pengawasan, tetapi juga penghargaan yang berdampak langsung bagi daerah.

"Kalau itu udah biasa, yang trofi sama sertifikat. Jadi [hadiahnya] dalam bentuk insentif fiskal, dan kemudian kita tentu berpikir, selama ini diberikannya di tingkat nasional. Kalau nasional, nanti pertandingannya enggak fair," tuturnya.

Ia menjelaskan, kompetisi di tingkat nasional cenderung dimenangkan daerah dengan kapasitas fiskal besar, sehingga daerah dengan kemampuan anggaran terbatas sulit bersaing.

"Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga [tingkat] kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai," tambahnya.

Karena itu, lanjut Tito, penghargaan regional diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi daerah untuk memperoleh apresiasi sekaligus tambahan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Nah untuk kategorinya, memang kita ambil yang ringan, yang datanya sudah pasti ada. Itu misalnya data pengangguran, itu BPS sumbernya," ungkapnya.

Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Pulau Morotai sebagai Terbaik I, Kabupaten Halmahera Utara sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota diraih Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Maluku Utara. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Pada kategori Creative Financing, Kabupaten Lombok Barat meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk tingkat kota diraih Mataram, sedangkan tingkat provinsi diraih Nusa Tenggara Barat. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Selanjutnya, pada kategori Pengendalian Inflasi, Kabupaten Sumba Timur meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Bima dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk tingkat kota diraih Tual, sementara tingkat provinsi diraih Nusa Tenggara Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Tito.