Jokowi Kaji PPDB Zonasi Dihapus Tahun Depan

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menimbulkan sejumlah masalah.

Hal ini menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghapus PPDB zonasi itu. 

"Dipertimbangkan (untuk dihapus)," kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas Jakarta, Kamis (10/8).

Meski begitu, kepala negara akan mendalami dulu soal ini. Dirinya akan melihat keuntungan dan kerugian dari kebijakan PPDB zonasi tersebut.

"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata Jokowi.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Jokowi mempertimbangkan menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi pada masa pendidikan tahun depan.

Pertimbangan penghapusan sistem zonasi itu dikatakan Presiden Jokowi usai melakukan pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9).

"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan (PPDB) ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,"

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani

Merdeka.com

Tujuan Tak Tercapai

Muzani menilai, tujuan PPDB untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul bagi peserta didik justru tak tercapai. Namun yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, sementara sekolah yang enggak unggul malah semakin tidak unggul.

Tak hanya itu, Muzani mengungkap, ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satunya, kecurangan di sejumlah provinsi.

"Nyatanya memang maksud luhur maksud mulia maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani.