Hadapi Krisis Energi, WFH Dinilai Kunci Transformasi Budaya Kerja

Mempertahankan Harga BBM

Wihadi menjelaskan bahwa pemerintah memilih mempertahankan harga BBM dengan tetap mengalokasikan subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.

"Ini perlu kita cermati bahwa inilah pemerintah itu melihat kebijakan ini adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak," katanya.

Ia menyebut kebijakan efisiensi juga dilakukan melalui pengurangan konsumsi energi, termasuk di kantor pemerintahan.

Menurutnya, subsidi tidak hanya pada BBM tetapi juga listrik melalui skema kompensasi.

"Tarif listrik itu sebenarnya tidak naik karena pemerintah mensubsidi di luar subsidi, ada namanya dana kompensasi,” jelasnya.

Konteks Efisiensi

Oleh karena itu dalam konteks efisiensi, kebijakan pemerintah untuk menetapkan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai relevan karena mampu menekan penggunaan energi sekaligus tetap menjaga produktivitas.

Wihadi menyinggung pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19. Kala itu, kata dia pelayanan publik tetap berjalan meski sebagian besar aktivitas dilakukan dari rumah.

“Kita sudah punya pengalaman pada saat Covid dahulu dengan WFH, dan sepertinya masyarakat bisa menerima dengan WFH yang boleh dikatakan pada saat itu hampir seluruhnya WFH,” ujarnya.

Wihadi bahkan menilai tren kerja saat ini telah bergeser lebih jauh dari sekadar WFH. “Kita sudah sekarang ini ‘work everywhere’, sudah bukan ‘work from home’ lagi,” katanya.

Implementasi Kebijakan WFH

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) AAKI, Trubus Rahardiansah, menyoroti tantangan implementasi kebijakan WFH di tingkat pemerintah daerah (Pemda), terutama di kabupaten/kota.

Ia menilai, meskipun konsep WFH bukan hal baru di wilayah perkotaan, banyak ASN di daerah masih menghadapi kebingungan dalam menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam praktik.

"Di daerah itu sering dihadapkan oleh kebingungan-kebingungan terutama bagaimana mengimplementasikan itu agar efektif," ujarnya.

Menurut Trubus, perbedaan karakter pekerjaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi unit yang melayani publik secara langsung. Selain itu, persoalan infrastruktur digital yang belum memadai juga masih menjadi hambatan di sejumlah daerah untuk bisa WFH.

"Di daerah rupanya masalah. Masalah karena apa? Karena jaringan yang sering naik turun, atau kadang-kadang kesulitan," katanya.

Budaya Kerja

Ia menyebut, transformasi budaya kerja juga menuntut perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini terbiasa dengan sistem kerja konvensional berbasis kehadiran fisik.

Trubus juga mengingatkan potensi dampak sosial dari kebijakan WFH, termasuk kecemburuan antar ASN hingga persoalan fasilitas kerja yang tidak merata.

“Bagaimana ASN-ASN yang tidak belum punya rumah? Mereka masih sewa, mereka masih kos. Nah, ini kan sesuatu yang memang perlu menjadi diskusi,” katanya.

Dari perspektif ekonomi, Ekonom Next Indonesia, Christiantoko, menilai kebijakan WFH harus dilihat sebagai bagian dari transformasi sistem kerja yang lebih luas, terutama dalam mendorong digitalisasi dan orientasi berbasis kinerja.

“Kita harus membiasakan diri dengan literasi digital. Ini juga sesuatu yang baru juga,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya perubahan orientasi kerja di sektor pemerintahan dari sekadar aktivitas menjadi berbasis output, sebagaimana yang telah lama diterapkan di sektor swasta.

“Di pemerintahan apakah sudah berbasis ini? Berbasis output? Nah ini kan harus dibuat mekanismenya, harus dibuat KPI-nya, harus dibuat budaya kerjanya,” katanya.

Christiantoko juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan dalam implementasi WFH agar produktivitas para pegawai tetap terjaga.

“Jangan-jangan kontrolnya enggak ada, sehingga orang bisa enggak kerja beneran di rumah tapi enggak kerja,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebijakan WFH tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung kebijakan lain, termasuk di sektor energi dan transportasi.

“Kebijakan untuk work from home itu tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang berdiri sendiri, tapi harus mendapat dukungan dan evaluasi dan berbarengan dengan kebijakan pendukung lainnya,” katanya.

Ia juga melihat langkah pemerintah saat ini merupakan bentuk evaluasi internal untuk menghadapi masa depan yang lebih efisien.

“Ini adalah bagian dari pemerintah menunjukkan pada publik bahwa mereka melakukan self-assessment secara internal untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.