Gubernur Sumsel Tunjuk Wabup jadi Plt Bupati Muara Enim Usai Edison Terjaring OTT KPK
Herman Deru menyatakan sudah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyiapkan draf usulan tersebut.
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru segera mengusulkan penonaktifkan Edison sekaligus penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Muara Enim pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/6). Dia ingin roda pemerintahan di daerah itu tetap berjalan dengan baik.
Herman Deru menyatakan sudah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk menyiapkan draf usulan tersebut.
Usulan langsung disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri jika sudah menerima status hukum Edison dari KPK.
"Setelah ada pemberitahuan resmi dari KPK mengenai statusnya, kita usulkan penonaktifan Edison sebagai Bupati Muara Enim," ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru, Selasa (9/6).
Herman Deru menyebut Plt nantinya akan djabat Sumarni yang saat ini menjabat Wakil Bupati Muara Enim. Sementara pengangkatan bupati definitif akan melihat perkembangan ke depan.
"Sesuai aturan, pelaksana tugasnya adalah wakil bupati, sedang kita siapkan," kata Deru.
Ingatkan Kepala Daerah
Herman Deru meminta semua pihak memahami bahwa kasus ini adalah tindakan dan tanggung jawab personal. Dia menyebut adanya OTT bukan akibat kegagalan sistem pemerintahan secara keseluruhan.
"Ya itu masalah personal. Lepas dari itu yang terpenting sekarang roda pemerintahan di Muara Enim tetap berjalan, pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," kata Herman Deru.
Herman Deru kembali mengingatkan kepala daerah dan penyelenggara negara untuk menghindari tindakan melawan hukum.
Sekecil apa pun uang yang didapat dari cara menyalahi aturan akan mendapatkan sanksi tegas.
"Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparat penyelenggara negara, bukan hanya kepala daerah," tutup Deru.