Gubernur Pramono Akui Masih Ada Halte TransJakarta dan MRT Belum Ramah Disabilitas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui mendapatkan masukan terkait dengan transportasi publik yang belum ramah disabilitas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal memperbaiki sejumlah halte TransJakarta dan stasiun MRT yang belum ramah bagi penyandang disabilitas.
Ia mengakui, masih ada sejumlah fasilitas transportasi umum di Jakarta yang belum sepenuhnya mendukung mobilitas penyandang disabilitas.
Hal itu menjadi salah satu keluhan utama yang kerap disampaikan saat berdialog langsung dengan komunitas disabilitas.
“Keluhan yang paling utama memang tidak semua halte ramah terhadap mereka, termasuk yang menggunakan MRT,” ujar Pramono usai membuka Job Fair Penyandang Disabilitas Tahun 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini Raya, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
“Tidak semua stasiun MRT itu ramah, tetapi sebagian besar sekarang ini sudah mulai ramah terhadap kelompok disabilitas. Maka yang seperti inilah yang kemudian akan kita lakukan perbaikan,” jelasnya.
Upaya Buat Kebijakan yang Adil
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan ekosistem kota yang inklusif dan berkeadilan.
Upaya tersebut, kata Pramono, dilakukan melalui berbagai kebijakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan penyandang disabilitas.
Beberapa di antaranya adalah penyediaan Kartu Disabilitas, pembentukan Pasukan Putih sebanyak 584 anggota yang bertugas memberikan layanan kesehatan dan pendampingan bagi disabilitas serta lansia.
Kemudian, ada pemberian akses transportasi gratis bagi penyandang disabilitas di seluruh moda transportasi publik, seperti MRT, LRT, TransJakarta, dan Mikrotrans.
“Pemerintah harus benar-benar hadir untuk kelompok disabilitas. Saya ingin memastikan mereka mendapat perhatian dan pelayanan yang layak, termasuk dalam akses transportasi sehari-hari,” kata Pramono.
Pelatihan Kerja Disabilitas
Pramono juga menyoroti pentingnya pelatihan kerja (upskilling) bagi penyandang disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang sama di dunia kerja.
Ia meminta Dinas Ketenagakerjaan DKI untuk memperluas pelatihan di balai kerja milik pemerintah sebagai bentuk dukungan konkret bagi kelompok disabilitas yang belum bekerja.
“Jakarta sekarang ini ekonominya tumbuh 5,18 persen. Kita sudah memberikan konstribusi 16,61 persen terhadap GDP kita, sehingga secara signifikan saya berharap bahwa teman-teman disabilitas juga harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya,” ucapnya.