Golkar yakin dana aspirasi tak akan diselewengkan

"Anggota DPR hanya terima usulan masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah saat penyusunan APBD."

2015-06-20 11:52:40

Dana Aspirasi DPR

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau 'dana aspirasi' terus menuai kontroversi. Banyak yang mendukung, tak sedikit yang menolak. Bahkan muncul kekhawatiran dana ini akan disalahgunakan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Misbakhun menilai, dana aspirasi merupakan bagian dari cara para wakil rakyat untuk dapat menyerap aspirasi rakyat di akar rumput, untuk kemudian diimplementasikan dalam sebuah kebijakan.

Misbakhun yakin tak akan ada penyelewengan dana aspirasi oleh anggota DPR. Sebab, dana tersebut langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tak ada sama sekali dana yang dipegang DPR. Anggota DPR hanya terima usulan proposal masyarakat, direkap anggota dan disampaikan ke pemerintah lewat mekanisme penyusunan APBN yang ada," tegas matan politikus PKS tersebut di Misbakhun dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6).

Misbakhun mempersilakan fraksi-fraksi yang menolak usulan dana aspirasi. Menurutnya, mereka yang menolak usulan tersebut akan merasakan akibatnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Yang menolak dana aspirasi silakan, misal Nasdem mau menolak ya silakan. Lihat nanti saja di pemilu 2019, siapa yang suaranya tergerus, siapa yang tidak lagi dapat kepercayaan rakyat," ujar Misbakhun.

Usulan dana aspirasi ini memang diinisiasi oleh anggota DPR. Namun, dalam prosesnya, terdapat dua fraksi yang menolak usulan tersebut, yakni Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura.

(mdk/lia)