Pembangunan tugas pemerintah, Effendi Simbolon tolak dana aspirasi
Merdeka.com - Anggota Fraksi PDIP DPR Effendi Simbolon dengan tegas menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa dikenal dengan sebutan dana aspirasi. Pasalnya, dana aspirasi tersebut dinilai tak masuk akal jika dilaksanakan oleh DPR RI.
"Saya kira logikanya dari mana ya? Karena DPR ini kan bukan eksekutor pembangunan, kami hanya mengawasi pemerintah sebagai eksekutor pembangunan," kata Effendi dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Penolakan dari Anggota Komisi I DPR ini juga didasari atas keheranannya dengan nomenklatur dana aspirasi yang tak jelas. Sehingga, Effendi mengungkapkan, tak ada dalam tugas pokok anggota DPR ikut dalam membangun infrastruktur daerah.
"Dana aspirasi ini sangat kontroversial, ada beberapa poin yang prinsipil tapi menjadi teknis seperti nomenklatur. Tak ada dalam tupoksinya, parlemen ikut 'menggunting pita' proyek infrastruktur. Saya pribadi tak setuju dana aspirasi ini," ucapnya.
Effendi juga mencontohkan, sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah secara tegas menolak dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun itu. Sehingga, kata dia, dana aspirasi ini memang tidak masuk akal.
Walaupun sudah menyatakan menolak dengan tegas, namun ia belum dapat memastikan apakah Fraksi PDIP turut menolak dana aspirasi yang diperuntukkan Rp 20 miliar per anggota DPR itu.
"Fraksi belum mengambil sikap. Kalau saya jelas sudah menolak," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.
Baca SelengkapnyaProyek menyedot uang rakyat yang hanya untuk selera tertentu akan dislepet.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaPara calon kepala daerah bakal diusung PDI Perjuangan ditekankan mengenai ketaatan terhadap konstitusi, budi pekerti, serta santunnya kata dan perbuatan.
Baca Selengkapnya