Politikus PDIP sebut dana aspirasi DPR buat kewibawaan anggota dewan

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR, Bambang Wuryanto memberi sinyal jika pemerintah sepakat dengan usulan pemberian dana aspirasi wakil rakyat. Alasannya, alokasi dana taktis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu telah diamanatkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

"PDIP dukung pemerintah, rapat-rapatnya dengan pemerintah. Kalau pemerintah sepakat kita pasti sepakat. Apakah pemerintah sepakat atau tidak, ya pasti sepakat karena sudah masuk undang-undang," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6).Bambang menyatakan dana aspirasi itu untuk menjaga kewibawaan para wakil rakyat di masing-masing daerah pemilihannya (dapil). Jika wakil rakyat tak punya dana, maka saat itu pula rakyat kecewa karena janji-janji kampanye tak terealisasi.Menurutnya, wakil rakyat yang gemar menemui rakyat akan sepakat dengan usulan dana aspirasi. Sementara yang menolak dana aspirasi adalah jenis anggota DPR yang tak suka turun ke bawah."Yang harus diketahui temen-temen, ini lebih ke wibawa anggota DPR yang suka turun ke bawah. Karena itu, bisa menemukan masalah jalan rusak dan lain sebagainya, pasti setuju. Tapi yang enggak turun (ke dapil), enggak setuju. Jadi, kalau anggota DPR yang setiap reses bertemu dengan rakyat pasti setuju dengan program aspirasi rakyat," tuturnya. Di sisi lain, Bambang menilai dana aspirasi nilainya tak begitu besar jika disebar ke seluruh dapil. Akan tetapi, dengan berbangga hati Bambang siap menerimanya."Walau angkanya gede, kecil itu. Misalnya saya (mewakili) 4 kabupaten, jadi Rp 5 miliar satu desa. Jadi secara subyektif, saya menerima. Karena saya sering turun kelapangan," pungkasnya.