Emosi Buruh ke Anggota DPR: Kerjanya Ngapain? Minta Naik Gaji dan Joget-Joget Doang
Anggota DPR dianggap Presiden KSPI Said Iqbal hanya fokus terhadap kepentingannya sendiri.
Presiden KSPI, Said Iqbal mempertanyakan nasib RUU Ketenagakerjaan yang baru belum juga disahkan DPR.
Padahal hal itu sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera dibentuk undang-undang baru dan dipisahkan atau dikeluarkan dari UU 6/2023 Cipta Kerja pada 2024.
“MK menyatakan dalam dua tahun Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tanpa Omnibus Law sudah harus disahkan. Ini udah setahun,” ujar Said.
Ia pun mengkritik kerja DPR yang dianggapnya tidak memperhatikan nasib buruh. Malahan, menurut Said, anggota DPR hanya fokus terhadap kepentingannya sendiri.
“Terus kerja DPR ngapain? Minta naik gaji doang, minta naik tunjangan perumahan, minta fasilitas, joget-joget. Satu tahun dia enggak bahas Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Kita minta itu,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, sejauh ini RUU Ketenagakerjaan yang baru sedang dilakukan penyusunan draf akademis oleh DPR. Bahkan, KSPI menyebut pihaknya juga telah menyiapkan draf masukan untuk RUU tersebut.
Gaji DPR Naik
Belakangan ini, kinerja dan kesejahteraan anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Isu mengenai besaran gaji mereka yang disebut bisa mencapai Rp100 juta per bulan sempat memicu perdebatan di media sosial. Banyak pihak menilai angka tersebut tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, Wakil Ketua DPR Adies Kadir sempat menegaskan kabar itu tidak benar. Ia menyebut gaji anggota DPR tidak pernah mencapai nominal tersebut, bahkan tidak mengalami kenaikan berarti dalam 15 hingga 20 tahun terakhir.
Di sisi lain, publik juga dikejutkan dengan kebijakan baru terkait tunjangan rumah bagi anggota DPR periode 2024–2029.
Fasilitas rumah jabatan yang selama ini disediakan akan diganti dengan tunjangan tunai sebesar Rp50 juta per bulan.
Pergantian skema ini langsung menuai pro dan kontra, terutama karena waktunya berbarengan dengan berbagai isu ekonomi yang membebani rakyat.
Tak hanya soal gaji dan tunjangan, perilaku anggota DPR juga ikut menjadi perbincangan. Aksi berjoget massal ratusan legislator saat penutupan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025 memantik kritik tajam.
Mereka tampak bergembira mengikuti iringan lagu daerah, sementara di luar gedung, publik justru mempertanyakan sensitivitas wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.