Eks Wali Kota Semarang dan Suaminya Didakwa Terima Gratifikasi Rp2 Miliar
Jaksa Penutut Umum (JPU) dari KPK, Rio Vernika Putra mengatakan, keduanya didakwa atas tindak pidana suap dan gratifikasi.
Mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya Alwin Basri didakwa terima gratifikasi Rp2 miliar. Sidang beragendakan dakwaan tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (8/4).
Jaksa Penutut Umum (JPU) dari KPK, Rio Vernika Putra mengatakan, keduanya didakwa atas tindak pidana suap dan gratifikasi.
Terdakwa menerima suap dari proyek pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh Direktur PT Chimader 777, Martono sebesar Rp2 miliar, dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar sebesar Rp1,7 miliar.
"Uang tersebut diduga diberikan untuk memuluskan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kota Semarang," kata Rio Vernika Putra, Senin (21/4).
Usai dijanjikan mendapat proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2023, terdakwa Alwin Basri meminta uang Rp1 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee.
"Terdakwa Alwin Basri meminta komitmen fee sebesar Rp1 miliar untuk keperluan biaya pelantikan Hevearita G. Rahayu sebagai Wali Kota Semarang," kata JPU dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu.
Selain itu, Alwin didakwa menerima Rp1,7 miliar berkenaan dengan proyek pengadaan meja dan kursi untuk sekolah dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.
"Atas pekerjaan tersebut, terdakwa memperoleh komitmen fee yang nilainya mencapai Rp1,7 miliar," ujarnya.
Potong Uang PNS
Selanjutnya, Ita dan Alwin juga didakwa memotong pembayaran pegawai negeri yang bersumber dari insentif pemungutan pajak. Uang insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan tersebut merupakan penyisihan pendapatan pegawai Bapenda Kota Semarang yang disebut sebagai iuran kebersamaan.
"Total potongan yang dinikmati kedua terdakwa masing-masing sebesar Rp1,8 miliar untuk terdakwa Ita dan Rp1,2 miliar untuk terdakwa Alwin," jelasnya.
Hevearita dan Alwin Basri juga menerima gratifikasi atas pekerjaan proyek di 16 kecamatan di Kota Semarang melalui penunjukan langsung.
"Dari nilai proyek sebesar Rp16 miliar tersebut, kedua terdakwa masing-masing menerima gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK sebesar Rp2 miliar," ujarnya.
Tak Ajukan Keberatan
Keduanya pun dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11, dan Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pada sidang perdana ini, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian pada pekan depan.
Sementara itu, kasus ini juga menjerat dua terdakwa lain, yakni Direktur PT Chimader 777 Martono, yang juga Ketua Gapensi Semarang serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar.
Para pihak swasta tersebut diadili terpisah atau dalam berkas perkara yang bebeda. Keduanya didakwa sebagai pihak pemberi suap atau gratifikasi dalam kasus ini.