DPRD Sulsel Mendesak BBPJN Perbaiki Jalan Berlubang Jelang Mudik Lebaran 2026
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan berlubang di sejumlah titik krusial jelang mudik Lebaran 2026 guna menjamin keselamatan dan ke
Makassar, Sulawesi Selatan – Menjelang momen mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026, kondisi jalan nasional di Sulawesi Selatan menjadi sorotan serius. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada titik-titik jalan berlubang. Desakan ini bertujuan utama untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas dan memastikan kelancaran perjalanan masyarakat yang akan mudik.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, menyatakan kekhawatirannya terhadap banyaknya kerusakan jalan. Menurutnya, kondisi jalan berlubang dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta menghambat aktivitas lalu lintas selama periode mudik Lebaran tahun ini. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pihak berwenang untuk segera ditangani.
Berdasarkan hasil rapat kerja, BBPJN Sulsel melaporkan bahwa terdapat sekitar 1.600 titik jalan nasional yang rusak dan berlubang, tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk ruas jalan Trans Sulawesi. Prioritas perbaikan ini sangat mendesak demi keselamatan pengguna jalan dan kelancaran distribusi barang antar kota/kabupaten serta provinsi.
Tantangan Perbaikan Jalan Nasional di Sulsel
Kepala BBPJN Sulsel, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi dan penambalan pada sebagian besar jalan yang rusak. Faktor utama penyebab kerusakan jalan berlubang adalah curah hujan yang tinggi dan usia jalan yang rata-rata telah lebih dari sembilan tahun. Kondisi cuaca ekstrem menjadi tantangan signifikan dalam menjaga kemantapan jalan nasional di wilayah ini.
Meskipun demikian, BBPJN Sulsel menghadapi kendala di lapangan terkait partisipasi jasa konstruksi swasta. Pihak swasta dinilai kurang tertarik untuk melakukan perawatan jalan, terutama di ruas poros utama Kabupaten Maros-Pangkep dan Barru. Mereka cenderung memilih ruas jalan lain seperti Jeneponto-Bulukumba yang tidak dilalui kendaraan bermuatan berat.
Indra Cahya Kusuma menambahkan bahwa perbaikan lubang telah dilaksanakan berkali-kali, namun sistem pembayaran yang hanya sekali membuat kontraktor enggan. Dari ribuan titik jalan berlubang, BBPJN Sulsel telah memperbaiki sebagian besar, namun masih tersisa puluhan titik di ruas jalan poros Maros, Pangkep, hingga Barru yang memerlukan penambalan segera.
Prioritas Keselamatan Arus Mudik dan Mobilitas Ekonomi
Desakan dari DPRD Sulsel merupakan bentuk komitmen untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, terutama mengingat maraknya insiden kecelakaan kendaraan akibat ban bocor karena lubang di jalan Trans Sulawesi. Keselamatan pemudik menjadi prioritas utama yang harus dijamin oleh pemerintah daerah dan pusat.
Selain aspek keselamatan, perbaikan jalan berlubang juga krusial untuk menunjang percepatan mobilitas ekonomi. Kelancaran distribusi barang antar kota/kabupaten dan provinsi di wilayah Sulawesi sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan yang baik. Jalan yang rusak dapat menghambat pasokan dan meningkatkan biaya logistik.
DPRD Sulsel juga menyoroti kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulsel terkait pengelolaan jembatan timbang. Penilaian menyebutkan bahwa fungsi jembatan timbang tidak maksimal, yang menyebabkan banyak kendaraan kelebihan muatan (overload) melintasi jalan rusak dan berlubang. Hal ini memperparah kerusakan jalan dan memerlukan penanganan serius.
Upaya dan Koordinasi Lintas Sektor
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pelayanan arus mudik. Ia mendesak BBPJN Sulsel untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan nasional sebelum masa mudik Lebaran tahun ini, mengingat masih ada waktu untuk penyelesaian.
Menanggapi permasalahan jembatan timbang, DPRD Sulsel berencana melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan persoalan tersebut dan mengupayakan agar pengelolaan jembatan timbang, terminal, dan pelabuhan dapat diambil alih kembali oleh provinsi.
Koordinasi antara BBPJN Sulsel, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulsel, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan dan transportasi di Sulawesi Selatan, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Sumber: AntaraNews