DPR Sebut Indonesia Masih Mampu Jaga Stabilitas Pembangunan di Tengah Ketidakpastian Global
DPR nilai Indonesia masih mampu menjaga stabilitas pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global, dengan koordinasi kebijakan dan sinergi lintas lembaga.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam tren penguatan, sementara Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada Triwulan III 2025 tetap terjaga.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global saat ini meningkat dan berpotensi memengaruhi ekonomi berbagai negara. Hal tersebut merujuk pada penilaian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pernyataan itu disampaikan Dave dalam Seminar Nasional 2026 bertema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global yang digelar Forum Diskusi Nasional (FDN) bersama PPK Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan.
"Namun demikian, berbagai risiko global perlu terus diwaspadai, termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," kata Dave di Jakarta, Kamis (26/2).
Ia menambahkan, KSSK menekankan pentingnya sinergi kebijakan antar-lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Risiko Global dan Tantangan Geopolitik
Dave menjelaskan, dinamika global saat ini membentuk ulang persaingan internasional, termasuk perang tarif, konflik teknologi, fragmentasi rantai pasok, hingga perebutan sumber daya strategis seperti mineral kritis dan energi terbarukan.
"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," sebutnya.
Menurut Dave, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tekanan menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di tingkat internasional.
Ia menyebut konsep geopolitik Bung Karno relevan sebagai kerangka strategis yang menempatkan Pancasila sebagai dasar internasionalisme. Pemerintah disebut sedang meningkatkan kepercayaan publik serta kapasitas ekonomi untuk menjaga minat investasi.
"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan," jelasnya.
Dave juga mengutip laporan Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) yang menyebut misinformasi, polarisasi, dan migrasi sebagai risiko global jangka pendek.
"Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum (WEF) mencatat bahwa banyak responden memandang outlook global menuju kondisi turbulen dimana misinformasi/disinformasi, polarisasi, dan migrasi menjadi risiko utama jangka pendek untuk 2027," ungkapnya.