Ditjen Dukcapil Genjot Integrasi Data untuk Perlinsos Digital di Jawa Timur
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama.
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat integrasi data kependudukan guna mendukung pelaksanaan uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di sejumlah daerah di Jawa Timur. Program tersebut diuji coba secara maraton di tiga kota, yakni Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Malang pada 20–21 Mei 2026.
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan integrasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial digital berjalan tepat sasaran.
"Integrasi data kependudukan adalah fondasi agar penyaluran bantuan sosial (bansos) digital benar-benar tepat sasaran. Dengan verifikasi biometrik dan NIK, kita memastikan tidak ada warga yang terlewat," ujar Teguh Setyabudi.
Puluhan Ribu Agen Perlinsos Lokal
Kunjungan kerja tersebut turut diikuti Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Muhammad Nuh Al Azhar. Rombongan memulai agenda dari Surabaya setelah tiba di Bandara Juanda pada Rabu pagi dan langsung menuju Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk melakukan sosialisasi bersama jajaran pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, Pelaksana Harian Sekda Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya telah mengerahkan puluhan ribu agen perlinsos lokal untuk mendukung proses verifikasi dan aktivasi sistem digital bansos. Agen tersebut melibatkan ASN, perangkat kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
Menurut Syamsul, saat ini terdapat lebih dari 45 ribu penerima PKH dan sekitar 85 ribu penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang telah terverifikasi di Surabaya. Pemerintah kota juga terus melakukan proses pemutakhiran dan pembersihan data melalui ground check lapangan secara berkala.
"Kota Surabaya saat ini berada pada tahap akselerasi agresif aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penerima bansos dan menjadi salah satu daerah piloting utama,” ujar Syamsul.
Sosialisasi
Setelah agenda di Surabaya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Mojokerto untuk melakukan sosialisasi bersama Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau Ning Ika, di Pendopo Wali Kota.
Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar menekankan pentingnya sinkronisasi data lokal dan nasional dalam mendukung validasi jutaan penerima bantuan sosial di Indonesia.
"Sinkronisasi data lokal dengan data nasional menjadi kunci validasi 36 juta penerima manfaat PKH dan BPNT. Dengan Digital Public Infrastructure, kita membangun sistem bansos yang lebih adil dan efisien," jelasnya.
Optimalkan Aktivasi IKD
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ning Ika, mengatakan pemerintah daerah terus mengoptimalkan aktivasi IKD bagi masyarakat penerima bansos seiring perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota pada Mei 2026.
Ia menyebut pemerintah daerah juga melakukan pendekatan jemput bola bagi warga yang mengalami kesulitan dalam proses aktivasi akun IKD.
“Kami di Mojokerto siap menjadi bagian dari transformasi ini. Digitalisasi bansos adalah kebutuhan, bukan pilihan,” kata Ning Ika.
Agenda berikutnya dilanjutkan ke Kota Malang pada Rabu sore. Pada Kamis (21/5/2026), sosialisasi dijadwalkan berlangsung di Balai Kota Malang bersama Wali Kota Wahyu Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Teguh kembali menekankan bahwa digitalisasi bansos berbasis IKD merupakan bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang tengah dikembangkan pemerintah.
“Malang menjadi titik penting dalam uji coba ini. Dengan dukungan daerah, kita memastikan bansos digital berjalan akurat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut dan siap menjadikan Kota Malang sebagai contoh penerapan bansos digital yang berintegritas.
Kunjungan kerja Ditjen Dukcapil ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat integrasi data kependudukan nasional melalui pemanfaatan teknologi biometrik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Surabaya, Mojokerto, dan Malang pun ditetapkan sebagai daerah pionir dalam pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital guna memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.