Di DPR, KY Curhat Anggaran Dipangkas Rp74 M sampai Harus Hemat Air dan Listrik di Kantor
Untuk tahun ini, KY hanya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp109 miliar.
Komisi Yudisial (KY) memaparkan hasil rekonstruksi anggaran di lembaganya. Untuk tahun ini, KY hanya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp109 miliar.
Awalnya, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah mengungkapkan, berdasarkan rekonstruksi anggaran yang dibahas bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2024, anggaran lembaganya tak jadi dipotong sebesar Rp100 miliar, namun hanya Rp74,7 miliar.
"Alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali, semula Rp100 miliar menjadi Rp74.700.000.000 atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25.300.000.000," kata Siti, saat Raker dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
"Dengan demikian pagu efektif Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp109.826.343.000," sambungnya.
Dengan adanya efisiensi tersebut, KY mengubah struktur belanja anggaran dan operasional kantor. Di antaranya, mengurangi belanja perkantoran hingga 40 persen
Curhat Dampak Efisiensi
Dampak pengurangan belanja perkantoran, KY pun menyunat anggaran untuk listrik, air, sewa kantor penghubung di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, belanja jamuan, hingga honor.
"Kebijakan belanja pendukung efisiensi di antaranya efisiensi pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri,” jelas Siti.
Anggaran ini diprioritasjan untuk menyewa lisensi Microsoft 365 dan layanan video conference untuk menunjang metode kerja Work From Anywhare (WFA) atau bekerja di luar kantor. Meski sudah melakukan penyesuaian, Siti tidak menampik bahwa efisiensi anggaran ini berdampak pada layanan publik.
“Adanya efisiensi anggaran sudah pasti memberikan dampak dalam rencana dan target pelaksanaan tugas di tahun 2025, termasuk pada aspek pelayanan publik dan penegakan KEPPH,” imbuhnya.