Deddy Corbuzier Kritik Masyarakat Sipil Terobos Masuk Rapat RUU TNI: Ilegal dan Langgar Hukum
Deddy Corbuzier mengkritik tindakan Koalisi Masyarakat Sipil yang menerobos ke dalam rapat RUU TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta.
Staf khusus Menteri Pertahanan Letkol Tituler Deddy Corbuzier mengkritik tindakan Koalisi Masyarakat Sipil yang menerobos ke dalam rapat RUU TNI yang digelar di Fairmont Hotel, Jakarta. Deddy menyesalkan tindakan tersebut lantaran mengganggu rapat yang berjalan secara konstitusional.
"Kemarin rapat panitia kerja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak teriak hingga mencoba menerobos masuk ke ruang rapat secara paksa, sekali lagi ya secara paksa," kata Deddy Corbuzier dalam keterangan video di sosial media pribadinya dilihat Senin (17/3).
Deddy menilai, sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan, pihaknya akan selalu menghargai, menghormati dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dan masukan dari mana pun.
Namun, menurutnya, peristiwa seperti bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, melainkan tindakan ilegal dan melanggar hukum.
"Ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi,” tegas dia.
Rapat di Hotel Mewah Sesuai Konstitusi
Deddy mengklaim, rapat di hotel tersebut sudah sesuai dengan konstitusi. Lagipula, rapat itu tidak membahas isu-isu yang dikhawatirkan masyarakat seperti dwifungsi TNI.
"Bahkan Pak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah berkali-kali menegaskan kalau ditanya dwifungsi, dijawab hal itu sudah dikubur dari dulu arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun tidak diketahui," ucap Deddy.
Deddy pum kembali mengingatkan kepada para pihak yang mengganggu jalannya rapat adalah tindakan ilegal.
"Tindakan mereka adalah sebuah tindakan ilegal dan melanggar hukum sehingga tidak boleh lagi terulang di masa mendatang," ucapnya.
Deddy menyebut, bahwa demokrasi harus dijalankan dengan cara yang benar melalui kritik, debat maupun dialog. Bukan dengan tindakan anarkis yang bisa bersifat provokatif.
"Jadi mari kita semua menghormati proses jalannya demokrasi dan percayalah bahwa kementerian pertahanan agar selalu bersama masyarakat untuk menjaga kedaulatan NKRI," tandas Deddy.