Bukan Sekadar Isu, Ini Upaya Transparansi Dharma Jaya di Tengah Dugaan Manipulasi Pajak
Perumda Dharma Jaya gencar lakukan transparansi Dharma Jaya dan perbaiki tata kelola demi jaga kepercayaan publik di tengah isu manipulasi pajak. Apa saja langkah konkretnya?
Perumda Dharma Jaya, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, kini tengah berupaya keras mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik. Mereka menghadapi isu dugaan manipulasi pajak yang sempat menjadi sorotan masyarakat luas. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan operasional perusahaan tetap transparan dan akuntabel.
Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, menegaskan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Sabtu, 13 September, sebagai respons terhadap keresahan yang muncul. Pihaknya bertekad untuk menyinergikan berbagai organ pengawasan internal dan eksternal.
Isu ini mencuat setelah Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) menyuarakan keresahan mereka di depan Gedung DPRD DKI Jakarta baru-baru ini. Mereka menyoroti kinerja BUMD yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, Transparansi Dharma Jaya menjadi kunci utama dalam merespons tudingan tersebut.
Membangun Kepercayaan Melalui Transparansi dan Tata Kelola
Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, Perumda Dharma Jaya menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, menjelaskan bahwa pihaknya mensinergikan monitoring secara berkala. Organ pengawasan seperti Satuan Pengawas Internal (SPI), Komite Audit, dan Komite Manajemen Resiko turut dilibatkan.
Selain itu, audit eksternal oleh BPKP dan Inspektorat juga menjadi bagian dari upaya ini. Ini berfungsi sebagai audit proaktif dan pencegahan (preventive audits) untuk memastikan kepatuhan. Komitmen terhadap transparansi Dharma Jaya ini diharapkan dapat memulihkan citra positif perusahaan.
Menyikapi Temuan BPK dan Komitmen Perbaikan
Deni Alfianto Amris juga menyoroti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK April 2024. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut seharusnya tidak dilihat sebagai hal yang meresahkan.
Sebaliknya, temuan BPK harus dipandang sebagai bentuk kontrol dari Lembaga Negara yang konstruktif. Tindak lanjut terhadap LHP BPK menjadi prioritas utama bagi Perumda Dharma Jaya.
Perusahaan juga berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola secara berkesinambungan. Perbaikan ini didukung oleh "political will" dari seluruh pemangku kepentingan. Deni menyatakan bahwa perbaikan tata kelola adalah solusi untuk profesionalisme kinerja BUMD dan kesehatan finansial. Ini juga membantu BUMD menjalankan mandat sosialnya dengan lebih baik.
Secara konsisten, Perumda Dharma Jaya memberikan informasi terbuka melalui laporan tahunan dan laporan audit. Semua informasi tersebut tersedia di situs resmi perusahaan, menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi Dharma Jaya.
Sumber: AntaraNews