Penjelasan Menpan RB soal TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Aturannya Hampir Rampung

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Polri
Ciptakan SDM yang Melek Teknologi, Pemkot Bontang Gelar Bimtek GCIO

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegriasi (Srikandi) yang resmi diluncurkan Pemkot Bontang.

berita bontang
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

PNS
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

PNS
Wali Kota Bontang Ajak Seluruh OPD Maksimalkan Aspek Digital untuk Percepat Birokrasi Pemerintahan

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.

Kilas
Pindah ke Kementerian PAN-RB dan BKN, PNS KASN Makin Sejahtera & Tunjangan Kinerja Naik

Pengalihan tugas dan fungsi tersebut membuat status PNS KASN beralih dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional (JF).

PNS
Penilaian Kinerja PTSP dan PPB untuk Menumbuhkan Iklim Investasi di Indonesia

Program PTSP dan PBB ini adalah satu program unggulan untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia.

Kementerian Investasi
Ini Bocoran Skema Pemindahan ASN dan PNS ke IKN Nusantara

Secara intensif Kementerian PAN-RB tengah mempersiapkan proses pemindahan ASN/PNS ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

PNS pindah ke IKN
Kabupaten Trenggalek Terima Penghargaan Digital Government Award di Istana Negara

Dengan adanya SPBE dapat mengurangi masyarakat mengunduh aplikasi untuk mendapatkan pelayanan

Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

RUU ASN
Ini Kategori Honorer Wajib Daftar Seleksi PPPK Tahap II

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, yang menjadi kesempatan luas bagi tenaga non-ASN untuk ikut dalam seleksi PPPK 2024.

CPNS