Ada Demo Buruh Protes Soal UMP, Ini Respons Gubernur Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aksi buruh di Jakarta tidak berkaitan dengan UMP DKI 2026, melainkan menyuarakan kebijakan upah di daerah lain.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi unjuk rasa buruh yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (8/1).
Ia menegaskan, demonstrasi tersebut tidak secara langsung mempersoalkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
“Yang didemo itu bukan UMP Jakarta, tapi UMP daerah lain. Kenapa dilakukan di Jakarta? Karena istananya ada di Jakarta,” kata Pramono di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Menurut Pramono, para buruh yang turun ke jalan membawa aspirasi terkait kebijakan pengupahan di sejumlah wilayah di luar Jakarta. Aspirasi tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat sehingga aksi dipusatkan di ibu kota.
Proses Penetapan UMP Jakarta Disebut Transparan
Pramono menekankan bahwa penetapan UMP DKI Jakarta 2026 telah melalui mekanisme yang panjang dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan buruh, pengusaha, hingga pemerintah daerah melalui Dewan Pengupahan.
“Ketika proses di Jakarta, Dewan Pengupahan betul-betul berjalan secara transparan dan terbuka. Buruh, pengusaha, dan pemerintah duduk bersama,” ucap dia.
Ia menyebutkan bahwa seluruh pihak mencapai kesepakatan dalam penentuan formula pengupahan. “Solusinya berjalan baik sehingga alfanya diputuskan 0,75 dan itu kesepakatan bersama, mudah-mudahan Jakarta tidak ada (penolakan),” lanjut Pramono.
Terkait aksi demonstrasi, Pramono menegaskan bahwa unjuk rasa merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, ia berharap pelaksanaannya tetap berlangsung tertib dan sesuai ketentuan hukum.
“Demo itu hak demokrasi, siapa saja boleh melakukan, tapi tentu dengan izin,” ujar Pramono.