Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
<br>Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan


Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan. 

Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan, menanggapi mengenai buruh yang protes terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024. Menurut Anies, penentuan upah buruh mesti memakai prinsip keadilan.

Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022. Anies kala itu menjabat gubernur DKI Jakarta.


"Saya sampaikan ketika kami memimpin di Jakarta kenaikan UMP contohnya pada tahun 2021-2022 kami memilih menggunakan rumus yang prinsipnya keadilan. Jadi rumus itu yang kami gunakan," kata Anies di GBI Mawar Sharon, Kelapa gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11).

Anies menyampaikan, bila kenaikan UMP buruh tidak menggunakan prinsip keadilan, maka akan timbul ketimpangan.


"Dan ketimpangan artinya instabilitas, segalanya timpang tidak akan stabil. Kaki kursi meja kalau timpang gimana jadi? Miring, jatuh jangan ada ketimpangan," ucap Anies.

Ungkit saat di Jakarta, Anies Minta Penentuan Upah Buruh Pakai Prinsip Keadilan

Sebelumnya, kelompok buruh masih melayangkan protes terhadap besaran kenaikan upah minimum tahun 2024. Kali ini, ratusan ribu hingga jutaan buruh akan mogok kerja nasional untuk menyetop produksi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan mogok nasional awalan ini melibatkan sejumlah pabrik di kawasan industri di seluruh Indonesia. Buruh mogok kerja ini bertepatan dengan hari terakhir penetapan upah minimum kota (UMK).


"Mogok akan dijalankan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

"Selesai di sini artinya sampai para gubernur memastikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak dirubah dari rekomendasi nilai yang diajukan oleh bupati dan walikota di masing-masing daerah," lanjut Said.


Mogok Nasional Awalan dilakukan di sejumlah daerah. Diantaranya, di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kep. Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua.

"Aksi Mogok Nasional Awalan akan melakukan stop produksi sehingga melumpuhkan 100 titik di kabupaten/kota industri. Dengan 2 tuntutan yakni Revisi UMP DKI dari 3,6 persen Mendekati 15 persen dan Berlakukan UMK Sesuai dengan Rekomendasi dari Bupati dan Walikota Sebesar 10-14,2 persen," tutur Iqbal.


"Kalau gubernur nekat untuk merubah dan tidak menetapkan sesuai rekomendasi yang ada, maka kita bisa lakukan Mogok Nasional Lanjutan," imbuhnya.

Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya icon-hand
2.841 TPS di Jakarta Rawan Banjir saat Pencoblosan Pemilu
2.841 TPS di Jakarta Rawan Banjir saat Pencoblosan Pemilu

Hal itu terungkap saat audiensi KPU DKI Jakarta dengan BPBD DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
AKBP Bambang Kayun Divonis 6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp26,4 Miliar Terkait Kasus Suap
AKBP Bambang Kayun Divonis 6 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp26,4 Miliar Terkait Kasus Suap

Vonis itu dibacakan majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/9).

Baca Selengkapnya icon-hand
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Daratan Sampah di Pesisir Jakarta, Salah Siapa?
Daratan Sampah di Pesisir Jakarta, Salah Siapa?

Daratan sampah di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara kian menumpuk.

Baca Selengkapnya icon-hand
Sederet Langkah JIP Wujudkan Jakarta Jadi Kota Pintar
Sederet Langkah JIP Wujudkan Jakarta Jadi Kota Pintar

Tujuannya, untuk memanfaatkan aset-aset tertentu milik Pemerintah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Pria Cekcok di Cawang Keluarkan Senpi Dikira Kopassus, Ternyata Cuma PNS BNN
Pria Cekcok di Cawang Keluarkan Senpi Dikira Kopassus, Ternyata Cuma PNS BNN

Atas kejadian tersebut, ternyata Diki turut melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta Timur membuat Pahala harus diperiksa.

Baca Selengkapnya icon-hand
Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London
Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London

Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London

Baca Selengkapnya icon-hand
Kenaikan UMP Jakarta Tak Sesuai Harapan, Heru Budi Persilakan Buruh Gugat ke PTUN
Kenaikan UMP Jakarta Tak Sesuai Harapan, Heru Budi Persilakan Buruh Gugat ke PTUN

Heru Budi Hartono mengizinkan buruh untuk menggugat Keputusan Gubernur (Kepgub) soal UMP ke PTUN

Baca Selengkapnya icon-hand
Kapten Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Diumumkan Akhir Bulan Ini, Begini Kriterianya
Kapten Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Diumumkan Akhir Bulan Ini, Begini Kriterianya

Pengumuman nama ketua Tim Pemenangan Anies-Cak Imin menunggu Ketua Umum NasDem Surya Paloh kembali ke Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Buntut Kerahkan Pasukan Biru Bersihkan Selokan Perumahan di Bekasi, Kasudin SDA Jakpus Dinonaktifkan
Buntut Kerahkan Pasukan Biru Bersihkan Selokan Perumahan di Bekasi, Kasudin SDA Jakpus Dinonaktifkan

Sanksi itu diungkapkan Pelaksana tugas Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum saat rapat pembahasan dan pendalaman Raperda APBD DKI Jakarta

Baca Selengkapnya icon-hand