Negara Tetangga Indonesia Ini Terapkan Wajib Militer Mulai 2026, Alasannya karena Konflik Perbatasan
Ketegangan di kawanan perbatasan terus meningkat akhir-akhir ini.
Mulai tahun 2026, pemerintah Kamboja akan memberlakukan wajib militer bagi warga sipil. Hal ini disampaikan dalam laporan yang dikutip dari AFP pada Selasa, 15 Juli 2025.
Perdana Menteri Hun Manet menjelaskan pada 14 Juli 2025 bahwa meningkatnya ketegangan dengan Thailand menjadi alasan utama diaktifkannya undang-undang wajib militer yang selama ini tidak diterapkan. Pada tahun 2006, Parlemen Kamboja sudah menyetujui undang-undang yang mewajibkan semua warga berusia 18 hingga 30 tahun untuk menjalani pelatihan militer selama 18 bulan, meskipun undang-undang tersebut tidak pernah diberlakukan.
Ketegangan antara Kamboja dan Thailand mulai meningkat sejak bulan Mei, ketika sengketa wilayah yang berkepanjangan berujung pada bentrokan yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja.
"Episode konfrontasi ini merupakan pelajaran bagi kami dan merupakan kesempatan bagi kami untuk meninjau, menilai, dan menetapkan target kami untuk mereformasi militer kami," ungkap Hun Manet dalam sebuah upacara yang berlangsung di Pusat Pelatihan Gendarmerie Kerajaan di Provinsi Kampong Chhnang. "Mulai 2026, undang-undang wajib militer akan diterapkan," tambahnya.
Latar Belakang Ketegangan Perbatasan Kamboja-Thailand
Laporan dari Channel News Asia (CNA) menginformasikan bahwa Perdana Menteri Hun Manet mengumumkan perpanjangan masa tugas dari 18 bulan, sesuai dengan undang-undang yang disahkan dua dekade lalu, menjadi 24 bulan. Ia juga berjanji untuk "mempertimbangkan peningkatan" anggaran pertahanan Kamboja. "Pertahanan nasional kita, pembangunan militer kita, bukanlah untuk menyerang wilayah siapa pun, melainkan untuk melindungi wilayah kita," tambahnya.
Konflik terjadi setelah tentara Kamboja tewas dalam baku tembak dengan pasukan Thailand di daerah sengketa yang dikenal sebagai Emerald Triangle (Segitiga Zamrud), di mana perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos bertemu. Insiden ini memperburuk hubungan antara Phnom Penh dan Bangkok, sehingga menyebabkan penutupan penyeberangan perbatasan, di mana Kamboja melarang impor bahan bakar dan gas dari Thailand. Krisis politik domestik juga muncul di Thailand, di mana Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari jabatannya sambil menunggu penyelidikan etik terkait perilakunya selama perselisihan tersebut.
Sebuah percakapan diplomatik antara Paetongtarn dan ayah Hun Manet, mantan pemimpin Hun Sen, yang dibocorkan dari pihak Kamboja, memicu penyelidikan yudisial. Di sisi lain, Thailand telah memberlakukan wajib militer bagi pria muda dan sehat, di mana mereka harus mengikuti undian untuk menentukan apakah mereka akan menjalani tugas militer.
Detail Implementasi Wajib Militer dan Dampaknya
Undang-undang mengenai wajib militer sebenarnya telah disahkan di Kamboja sejak tahun 2006. Namun, implementasi penuhnya baru akan diaktifkan secara efektif pada tahun 2026 mendatang.
Aturan baru ini akan mewajibkan seluruh warga negara Kamboja yang berusia antara 18 hingga 30 tahun untuk mengikuti dinas militer. Sementara itu, bagi perempuan, partisipasi dalam dinas militer bersifat sukarela.
Masa pelatihan wajib militer juga akan diperpanjang secara signifikan, dari yang semula 18 bulan menjadi 24 bulan. Kebijakan ini bertujuan mengatasi kekurangan personel militer dan meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata.
Selain itu, Perdana Menteri Hun Manet juga menyerukan peningkatan anggaran pertahanan negara. Ia mendesak Thailand untuk segera membuka kembali seluruh pos perbatasan yang saat ini ditutup, sebagai upaya meredakan ketegangan.
Ancaman Balasan dan Perbandingan dengan Thailand
Perdana Menteri Hun Manet secara tegas mengancam akan membalas penutupan perbatasan oleh Thailand. Ia menyatakan bahwa Kamboja akan melakukan pembalasan dalam hitungan jam jika Thailand tidak membuka perbatasannya terlebih dahulu.
Sebagai perbandingan, Thailand sendiri telah lama menerapkan kebijakan wajib militer bagi warganya. Di Thailand, pria yang telah mencapai usia 20 tahun diwajibkan untuk mengikuti dinas militer.