Gaji DPR di 4 Negara Tetangga Indonesia, Siapa Paling Tinggi?
Apakah besaran gaji dan tunjangan anggota DPR di negara tetangga terbilang sangat tinggi? Mari kita simak penjelasannya.
Gaji anggota parlemen di berbagai negara ternyata tak hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan cara masing-masing bangsa memandang peran wakil rakyatnya.
Ada negara yang memilih sistem sederhana dengan skema gaji mengikuti pola aparatur sipil negara. Di sisi lain, ada pula yang memberi paket kompensasi besar, lengkap dengan tunjangan tetap, insentif kehadiran rapat, hingga fasilitas representasi dan transportasi.
Perbedaan ini menunjukkan filosofi politik yang kontras: apakah seorang anggota parlemen harus hidup sederhana layaknya pelayan publik, atau justru ditempatkan sebagai pejabat tinggi negara yang perlu dijaga wibawa dan kewenangannya lewat dukungan finansial besar.
Dalam konteks Asia Tenggara, menarik untuk melihat bagaimana Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina merancang sistem gaji serta tunjangan bagi anggota parlemen mereka.
Setiap negara menawarkan model berbeda, yang bukan hanya soal kesejahteraan pejabat publik, tetapi juga merefleksikan wajah politik dan tata kelola pemerintahan masing-masing.
Berikut perbandingan gaji anggota parlemen di beberapa negara tetangga Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber.
Thailand
Anggota DPR Thailand menerima gaji dan tunjangan yang telah diatur secara transparan oleh pemerintah. Berdasarkan data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) Parline database, yang merupakan sumber terpercaya mengenai remunerasi legislatif di berbagai negara, gaji pokok seorang legislator mencapai 854.760 baht (sekitar Rp428 juta) per tahun, atau sekitar 71.230 baht (sekitar Rp35,6 juta) per bulan.
Selain itu, mereka juga mendapatkan basic allowance atau tunjangan dasar sebesar 507.960 baht (sekitar Rp254,7 juta) per tahun, yang setara dengan sekitar 42.330 baht (sekitar Rp21,2 juta) per bulan.
Jika kedua komponen ini dijumlahkan, maka seorang anggota DPR Thailand secara rutin menerima penghasilan tetap sebesar 113.560 baht (sekitar Rp56,9 juta) setiap bulan.
Jumlah ini merupakan pendapatan dasar yang dijamin, terlepas dari aktivitas sidang atau rapat yang mereka lakukan.
Selain pendapatan tetap, anggota DPR juga memperoleh tambahan penghasilan dari kehadiran mereka dalam rapat komite.
Sistem di Thailand memberikan penghargaan langsung kepada anggota yang berpartisipasi dalam rapat: 1.500 baht (sekitar Rp752 ribu) untuk setiap rapat komite tetap dan 800 baht (sekitar Rp401 ribu) untuk rapat komite ad-hoc.
Namun, terdapat aturan batasan, di mana honor hanya dapat diterima maksimal untuk dua rapat per hari. Skema ini dirancang untuk mendorong anggota legislatif agar aktif hadir, sehingga produktivitas kerja parlemen dapat terjaga.
Dengan cara ini, anggota yang rajin menghadiri rapat berpotensi meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan di luar gaji dan tunjangan pokok.
Pimpinan parlemen, seperti ketua DPR dan wakil ketua, mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan anggota biasa.
Laporan dari The Nation Thailand pada tahun 2023 mencatat bahwa ketua DPR menerima gaji pokok sebesar 75.590 baht (sekitar Rp37,9 juta) per bulan ditambah tunjangan jabatan sebesar 50.000 baht (sekitar Rp25 juta), sehingga totalnya mencapai 125.590 baht (sekitar Rp63 juta) per bulan.
Sementara itu, wakil ketua menerima gaji pokok sebesar 73.240 baht (sekitar Rp36,7 juta) dan tunjangan sebesar 42.500 baht (sekitar Rp21 juta), dengan total mencapai 115.740 baht (sekitar Rp58 juta) per bulan.
Selain gaji dan tunjangan, pimpinan parlemen juga menikmati fasilitas tambahan berupa tunjangan transportasi saat menghadiri sidang serta layanan kesehatan, termasuk biaya rawat inap, operasi, hingga pemeriksaan kesehatan rutin, dengan plafon hingga 120.000 baht (sekitar Rp60 juta) per tahun.
Dari sisi perpajakan, terdapat perbedaan perlakuan antara gaji dan tunjangan. Gaji pokok dikenakan pajak penghasilan, sedangkan tunjangan dasar tidak dikenakan pajak.
Dengan demikian, sebagian besar komponen pendapatan anggota DPR Thailand dapat dinikmati secara bersih tanpa potongan.
Keseluruhan sistem gaji ini mencerminkan bahwa Thailand berusaha menyeimbangkan antara pendapatan tetap yang pasti dengan insentif berbasis kinerja dan kehadiran. DPR Thailand terdiri dari 500 orang anggota.
Vietnam
Sistem pengupahan anggota Majelis Nasional Vietnam mengikuti model pegawai negeri sipil, di mana gaji ditentukan berdasarkan gaji pokok tahunan yang dikalikan dengan koefisien jabatan.
Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan seorang anggota, semakin besar pula gaji yang diterima. Data dari IPU Parline pada tahun 2013 menunjukkan bahwa gaji pokok legislator pada waktu itu adalah 91,7 dong (sekitar Rp56,8 juta) per tahun, yang setara dengan sekitar 7,6 juta dong (sekitar Rp4,70 juta) per bulan.
Di samping itu, mereka juga mendapatkan tunjangan dasar yang dibayarkan secara lump-sum, yakni sebesar 15,7 dong (sekitar Rp9,7 juta) per tahun, tanpa tergantung pada frekuensi rapat atau aktivitas lainnya.
Pada 1 Juli 2024, Vietnam akan melaksanakan reformasi besar-besaran: gaji pokok untuk seluruh aparatur negara, termasuk legislator, akan dinaikkan dari 1,8 juta dong (sekitar Rp1,11 juta) menjadi 2,34 juta dong (sekitar Rp1,44 juta) per bulan, yang berarti kenaikan sekitar 30 persen.
Karena gaji legislator dihitung berdasarkan angka dasar ini, maka otomatis penghasilan mereka akan meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2013, meskipun besaran gaji aktual tidak diumumkan secara terpisah.
Meskipun angka spesifik per bulan belum tersedia untuk publik, dapat dipastikan bahwa legislator Vietnam saat ini memiliki gaji pokok yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Majelis Nasional Vietnam secara legal memiliki 500 kursi, namun saat ini hanya terisi oleh 499 anggota.
Malaysia
Anggota Dewan Rakyat Malaysia, yang merupakan majelis rendah dalam sistem parlemen negara tersebut, menerima gaji pokok yang ditetapkan secara transparan oleh pemerintah.
Menurut data dari IPU Parline, gaji dasar bagi seorang anggota Dewan Rakyat adalah RM192.000 (sekitar Rp740 juta) per tahun, yang berarti sekitar RM16.000 (sekitar Rp62 juta) per bulan.
Jumlah ini merupakan pendapatan tetap yang menjadi hak setiap legislator sebelum dikenakan pajak penghasilan. Selain gaji pokok, mereka juga mendapatkan tunjangan tetap bulanan sebesar RM25.700 (sekitar Rp99 juta).
Hal ini ditegaskan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia (PMO) dan dilaporkan oleh media resmi pemerintah, termasuk Bernama. Tunjangan ini bersifat terjamin, artinya diberikan tanpa mempertimbangkan tingkat kehadiran atau aktivitas anggota dalam sidang dan rapat.
Dengan adanya komponen tunjangan ini, pendapatan bulanan anggota legislatif meningkat signifikan di luar gaji pokok mereka.
Selain gaji dan tunjangan tetap, Malaysia juga menerapkan sistem klaim berbasis aktivitas untuk mendorong kehadiran dan partisipasi anggota parlemen.
Misalnya, setiap kali anggota hadir dalam sidang parlemen, mereka berhak atas klaim sebesar RM400 (sekitar Rp1,55 juta) per hari. Kehadiran dalam rapat komite dihargai RM300 (sekitar Rp1,16 juta) per hari, sementara anggota Public Accounts Committee (PAC) mendapatkan tambahan RM250 (sekitar Rp970 ribu) per hari saat sidang berlangsung.
Terdapat pula kompensasi RM300 (sekitar Rp1,16 juta) per hari untuk mengikuti sesi briefing resmi, serta RM100 (sekitar Rp388 ribu) per hari sebagai tunjangan hidup jika kegiatan berlangsung lebih dari 32 kilometer dari tempat tinggal anggota.
Skema pengupahan ini menunjukkan bahwa Malaysia menggabungkan pendapatan tetap yang pasti dengan insentif kehadiran, sehingga tidak hanya menjamin kesejahteraan anggota parlemen tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Dewan Rakyat Malaysia terdiri dari 222 anggota.
Filipina
Menurut database IPU Parline, gaji dasar anggota DPR Filipina mencapai 273.912 peso, yang setara dengan sekitar Rp78 juta setiap bulannya. Selain gaji dasar, setiap anggota legislatif juga menerima RATA, yang merupakan gabungan dari Representation Allowance dan Transportation Allowance.
RATA ini dirancang untuk menutupi biaya yang berkaitan dengan tugas representasi dan mobilitas para anggota parlemen.
Besaran serta ketentuan mengenai RATA diatur dalam National Budget Circular No. 593/2024 yang diterbitkan oleh Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina (DBM).
Di samping RATA, para anggota DPR juga mendapatkan district allocation, yaitu dana yang ditujukan untuk operasional kantor dan program pelayanan di daerah pemilihan masing-masing.
Dana ini tidak diperuntukkan sebagai penghasilan pribadi, melainkan untuk mendukung tugas representatif mereka di daerah.
Penggunaan dana tersebut diawasi oleh Commission on Audit (COA) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Saat ini, jumlah anggota DPR Filipina mencapai 316 orang.