Dunia Masuk Era Normal Baru Geopolitik, Indonesia Disarankan Percepat Transisi Energi
Ketegangan di Selat Hormuz menjadi alarm bagi dunia, ujian bagi ketahanan energi global.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi global setelah muncul laporan serangan rudal dan drone yang menargetkan Pelabuhan Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA). Meski kerusakan disebut tidak terlalu parah, insiden tersebut langsung memicu alarm di pasar internasional karena menyangkut salah satu jalur energi paling vital dunia: Selat Hormuz.
Senior Fellow untuk Energi dan Material di World Economic Forum, John Defterios, menilai dunia kini memasuki era “normal baru” di mana risiko geopolitik menjadi bagian permanen dari lanskap ekonomi global. Dalam wawancara khusus untuk merdeka.com di sela ajang Make it in the Emirates (MITEE) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab belum lama ini, Defterios mengatakan pasar energi saat ini hidup dalam ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Saya sudah berada di kawasan ini sejak 1990–1991 ketika Kuwait diinvasi Irak. Kawasan ini sangat tangguh. Tetapi harga minyak di kisaran USD 110 hingga 115 per barel jelas menjadi kekhawatiran,” ujarnya.
Menurut Defterios, meskipun insiden di Fujairah tidak menimbulkan kerusakan besar, pasar energi global tetap bereaksi keras karena ketegangan terjadi setelah jeda hampir satu bulan dalam konflik kawasan.
“Hal itu memicu alarm bagi pasar energi internasional. Namun menariknya, suasana di UEA justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Aktivitas ekonomi tetap berjalan normal,” katanya.
Selat Hormuz Jadi Titik Paling Krusial
Defterios menekankan bahwa persoalan utama bukan semata serangan di Fujairah, melainkan ketidakpastian di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG dunia.
Ia menyebut situasi saat ini sebagai “unjuk kekuatan” antara Amerika Serikat dan Iran. Setelah Presiden AS Donald Trump menggulirkan kebijakan pengamanan tanker energi melalui “Project Freedom”, Iran menunjukkan perlawanan dengan menegaskan kapal tanker tidak akan bebas keluar dari Selat Hormuz.
“Tidak ada yang benar-benar menang dalam permainan ini. Jika ketegangan berkepanjangan, dampaknya terhadap ekonomi global bisa sangat serius dan bahkan mendorong dunia menuju resesi,” katanya.
Meski begitu, ia melihat kedua pihak mulai menyadari risiko besar dari konflik berkepanjangan. Menurutnya, situasi saat ini bisa menjadi fase akhir tekanan negosiasi sebelum tercapai penyelesaian damai.
Dunia Hidup dalam Risiko Geopolitik Permanen
Defterios mengatakan dunia kini tidak lagi berada dalam tatanan multilateral yang stabil seperti sebelumnya. Risiko geopolitik menjadi bagian dari kehidupan ekonomi global sehari-hari.
“Kalau lima tahun lalu seseorang mengatakan Selat Hormuz bisa tertutup selama dua bulan, saya akan memperkirakan pasar panik luar biasa. Tetapi sekarang dunia sudah lebih terbiasa menghadapi guncangan,” ujarnya.
Meski harga minyak melonjak, pasar disebut masih relatif tenang dibanding krisis energi besar sebelumnya. Namun ketidakpastian tetap menjadi ancaman utama, terutama terhadap distribusi energi global pada kuartal ketiga tahun ini.
Ia memperkirakan situasi baru akan mulai stabil pada akhir 2026 ketika distribusi energi global kembali normal dan ketergantungan terhadap satu kawasan mulai berkurang.
Sistem “Just in Time” Dinilai Runtuh
Defterios juga menyoroti perubahan besar dalam rantai pasokan global sejak pandemi COVID-19. Ia menyebut konsep “just in time delivery” atau pengiriman tepat waktu kini tidak lagi cukup aman menghadapi dunia yang penuh guncangan.
Akibatnya, banyak negara dan perusahaan mulai menyebarkan risiko melalui diversifikasi jalur perdagangan dan penguatan kemitraan regional.
Ia mencontohkan UEA yang telah menandatangani 36 perjanjian kemitraan ekonomi baru di berbagai kawasan dunia, termasuk dengan Indonesia pada 2023.
“Hasilnya signifikan. Perdagangan bilateral Indonesia–UEA naik dari sekitar USD 4 miliar menjadi USD 6 miliar per tahun dan menargetkan USD 10 miliar,” ujarnya.
Indonesia Dinilai Lebih Siap Hadapi Krisis
Di tengah ancaman krisis energi global, Defterios menilai Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibanding masa krisis Asia 1997–1998.
Ia menunjuk rasio utang terhadap PDB sekitar 40%, inflasi yang masih terkendali, serta disiplin fiskal sebagai faktor utama yang menjaga kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.
“Indonesia memasuki krisis ini dalam posisi yang jauh lebih baik dibanding banyak negara lain,” katanya.
Namun ia mengingatkan Indonesia tetap rentan terhadap gangguan Selat Hormuz karena sekitar seperempat impor minyak dan gas nasional berasal dari kawasan tersebut.
Kenaikan tarif pengiriman, premi asuransi, dan biaya bahan bakar juga dinilai akan memberi tekanan tambahan terhadap subsidi energi nasional.
Dorong Transisi Energi dan Kurangi Ketergantungan Batu Bara
Defterios menilai solusi jangka panjang Indonesia terletak pada percepatan transisi energi. Saat ini sekitar 75% kebutuhan energi nasional masih berasal dari hidrokarbon, terutama batu bara.
Padahal Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi terbarukan seperti tenaga air dan panas bumi.
Dalam konteks Indonesia, Defterios berbicara dengan nada campuran antara keprihatinan dan optimisme.
Indonesia mengimpor sekitar 25–30% kebutuhan minyak dan gasnya dari kawasan Teluk, melewati jalur yang kini terganggu. Subsidi bahan bakar yang ditanggung negara menjadi beban tambahan di tengah kenaikan harga impor.
"Ini bukan guncangan pertama yang kita alami, tetapi kita harus belajar dari setiap pelajaran ini," katanya.
Namun Defterios juga melihat posisi Indonesia yang relatif kokoh: rasio utang terhadap PDB sekitar 40%, inflasi yang berada di level terendah delapan bulan pada April 2026, dan pertumbuhan ekonomi yang solid.
"Indonesia memasuki krisis ini dalam kondisi yang jauh lebih baik dibanding saat krisis Asia 1997–1998."
Pesannya untuk pemerintah jelas dan berlapis tiga:
Pertama, percepat transisi energi. Dengan potensi besar di tenaga air dan panas bumi, Indonesia memiliki modal alam yang tidak semua negara miliki. Target sepertiga energi terbarukan pada 2034–2035 harus dijaga, bahkan dipercepat.
Kedua, kurangi ketergantungan impor minyak dan gas melalui eksplorasi domestik dan regional, sekaligus perkuat kemitraan jangka panjang dengan negara-negara Teluk — terutama UEA.
Ketiga, dalam jangka panjang, secara bertahap kurangi subsidi energi seiring meningkatnya PDB per kapita, demi menjaga ruang fiskal yang berkelanjutan.
"Semakin besar investasi dalam transisi, maka pasokan energi akan menjadi lebih seimbang dan jauh lebih aman bagi Indonesia di masa depan," pungkasnya.