Merdeka.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan pembangunan infrastruktur dalam upaya pengembangan Blok Masela, Maluku memakai konsultan internasional untuk memilih dua skenario yaitu darat dan laut. Konsultan ini nantinya akan memberikan rekomendasi profesional sebagai pertimbangan mengambil keputusan.

“Jadi, keputusan persetujuan revisi PoD-1 Lapangan akan menunggu rampungnya kajian dari konsultan independen,” kata Amien di Jakarta, Rabu (7/10).

Berbeda dengan Amien, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli malah menolak pembangunan kapal terapung gas alam cair (Floating LNG) di Blok Masela, Maluku. Alasannya, teknologi kapal tersebut masih baru dan belum banyak digunakan.

Dia menyayangkan pejabat Indonesia malah membujuk asing membangun kapal terapung. Padahal, cadangan gas di Blok Masela yang mencapai 10,7 triliun kaki kubik menjadi daya tarik sendiri untuk Indonesia.

"Pejabat kita yang tidak sensitif berhasil dibujuk perusahaan asing supaya bikin floating plant pabrik terapung yang besar tingginya tiga kali Monas besarnya lebih besar dari kapal induk Amerika, padahal ini belum teruji, di Australia juga belum jadi," kata Rizal.

Rizal menegaskan pejabat itu malah menganggap kapal terapung gas alam cair (Floating LNG) lebih murah dibanding membangun pipa gas di pesisir pantai.‎ Dia pun mengaku kecewa dengan sikap pejabat tersebut.

"Kalau dilihat lagi ini angkanya ngawur, bagaimana kita kalau investasi di pipa dan ternyata tidak begitu jauh dan ditakut-takuti bahwa itu ada palung dalam, saya betul-betul kecewa," tutupnya.

Sebelumnya, pengembangan Lapangan Abadi dibuat dalam dua skenario, yaitu darat dan laut. Biaya kapital untuk membangun kilang di darat sebesar USD 19,3 miliar dan di laut sebanyak USD 14,8 miliar. Sementara biaya operasional per tahun untuk kilang di darat diperkirakan sebesar USD 356 juta dan di laut sebesar USD 304 juta.