Politisi PKS: Pemindahan Ibu Kota Harus Pertimbangkan Anggaran dan Waktu yang Lama
Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kebijakan pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah. Pemindahan ibu kota saat ini belum masuk program prioritas saat ini.
"F-PKS memandang kebijakan pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional," kata Politisi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).
Pemindahan ibu kota, lanjut dia perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar. Juga proses pembangunan yang tentu memakan banyak waktu.
"Dan kepentingan strategis sebagai bangsa. Kebijakan ini membutuhkan konsesus nasional mengingat kebijakan ini bukan hanya untuk kepentingan pemerintah saat ini karena akan melibatkan pemerintah selanjutnya," ungkapnya.
"Jika terjadi perubahan orientasi pada dari pemerintahan 5 tahunan maka investasi yang besar tersebut terancam mangkrak dan gagal," imbuhnya.
Selain itu, menilik konteks kepentingan pembangunan bangsa dengan perkembangan era teknologi baru, maka pemindahan ibukota yang bersifat fisik menjadi tidak relevan.
"Kebutuhan dana yang begitu besar lebih baik digunakan untuk Investasi pembangunan teknologi dan Infrastruktur sains untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta menjawab permasalahan permasalahan fundamental bangsa," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaWali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai
Kombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya