Peneliti: Setop Freeport, Indonesia mampu kelola tambang emas Papua
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia melalui perusahaan swasta nasional atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai mampu mengelola tambang emas di Papua. Pemerintah disebut tidak ada alasan memberi perpanjangan kontrak karya pada PT Freeport Indonesia.
"Presiden harus segera memutuskan stop perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021," kata peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, seperti dikutip Antara Yogyakarta, Selasa (1/12).
Fahmy menilai upaya pemerintah untuk mengambil divestasi saham PT Freeport Indonesia dari 9,36 persen menjadi 20 persen masih terlalu kecil, sebab keuntungan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu cukup besar dan menguasai SDA Indonesia tersebut sejak 1967.
"Divestasi 20 persen itu masih sangat kecil, sebab selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia hanya menerima 9,36 persen," kata dia.
Bahkan, menurut dia, dengan penguasaan saham yang kecil, pemerintah juga tidak dapat mengontrol besaran hasil tambang mineral yang sudah didapatkan dan dibawa ke luar dari Indonesia. "Semua urusan eksplorasi dan eksploitasi sepenuhnya dikendalikan oleh Freeport McMoRan," kata dia.
Pemerintah Indonesia sesungguhnya mampu mengelola sendiri tambang emas di Papua dengan penguasaan saham 100 persen. Menurut Fahmy hal itu cukup beralasan, sebab Indonesia selain memiliki sumber daya alam (SDA) sendiri, juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai.
"SDM kita tentu sudah banyak terlatih dengan pengalaman kerja bertahun-tahun di sana (PT Freeport Indonesia)," kata dia.
Mengenai alasan ketiadaan teknologi, menurut Fahmy, seharusnya dapat diupayakan dengan membeli peralatan dari luar negeri seperti Jepang dengan mengajukan dana pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan internasional.
"Kalau ada kesungguhan bisa. Toh dengan aset tambang emas yang cukup besar itu akan banyak lembaga keuangan yang bersedia memberi pinjaman," kata dia.
Penguasaan penuh atas tambang emas di Papua itu menurut Fahmy perlu menjadi pertimbangan pemerintah saat ini sebab dengan pengelolaan secara mandiri akan signifikan meningkatkan penerimaan negara.
Bahkan, ia menambahkan, penerimaan negara itu akan mampu melunasi utang-utang negara. "Dengan cadangan emas yang kita miliki sendiri, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mampu menjadi Rp2.000," kata dia.
Oleh sebab itu, menurut dia, dengan terkuaknya dugaan skandal Freeport yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto dapat menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan hasil tambang Freeport sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Ini juga sekaligus mengakhiri pertarungan berbagai kubu makelar pemburu rente dalam memperebutkan saham Freeport," kata Fahmy.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaSambut Tahun 2024, Bupati Tamba Optimis Jembrana Emas 2026 Bakal Terwujud
Indikatornya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 700 Miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awalnya Hanya Pedagang Pempek Keliling, Pria Asal Sumsel Ini Sukses Dirikan Industri Batu Bara
Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dibuktikan oleh seorang pengusaha ulung dari Sumatera Selatan.
Baca SelengkapnyaCadangan Emas Terbesar Dunia Ditemukan Senilai Rp36 Triliun, Di Sini Lokasinya
Cadangan emas di tempat ini diperkirakan sebesar 38 ton.
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Pencuri Emas Gagal Kabur, Ternyata Pintu Toko Dikunci Otomatis oleh Pemiliknya
Alih-alih mendapat untung, pria ini justru bernasib apes. Aksinya berhasil digagalkan usai pemilik toko melakukan hal tak diduga.
Baca SelengkapnyaKasus Impor Emas Rp189 T Belum Dituntaskan Satgas TPPU, Eks Penyidik KPK: Heboh di Awal, Mandek di Akhir
Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekedar perbuatan, tapi bagaimana mampu membongkar aliran.
Baca SelengkapnyaKapolri Tekankan Persatuan Kesatuan Modal Utama Wujudkan Indonesia Emas 2045
Meski dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga.
Baca SelengkapnyaPerempuan di Malang Ditangkap Setelah Kemas Ulang Beras Subsidi Jadi Beras Premium
EH sudah ditahan dan terancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya