Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan pemerintah saat ini masih tetap menaruh perhatian pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Adapun dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR & DPD RI, serta Nota Keuangan di Gedung Nusantara DPR pada Jumat (14/8) hari ini, proyek ibu kota baru seakan luput dari perhatian. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaiannya juga sama sekali tidak menyinggung soal pembangunan ibu kota baru.

"Ibu kota negara masih proyek yang sifatnya stand by," kata Menteri Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8).

Namun, Menteri Suharso menyampaikan, pada tahun ini pemerintah tetap akan menyelesaikan masterplan dan detail plan proyek IKN di Kalimantan Timur tersebut. Selain itu, beberapa kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur dasar di beberapa wilayah ibu kota baru juga akan tetap disiapkan.

"Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar tetap akan disiapkan khususnya yang terkait dengan kota-kota Samarinda dan Balikpapan," ujar Menteri Suharso.

Pemerintah Targetkan Ground Breaking Ibu Kota Baru di 2021

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan proses ground breaking pemindahan ibu kota baru akan dimulai di 2021. Sementara proses persiapan bisa dimulai 1-2 tahun mendatang.

Hal itu dia sampaikan pada Rapat Bersama siang ini dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil di Gedung Bappenas.

"2021 mulai ground breaking. Proses penyiapan di lapangan bisa dimulai 1-2 tahun ke depan," tuturnya di Gedung Bappenas, Rabu (15/5).

Dia menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan akan mengumumkan calon ibu kota baru tersebut. "Tadi kami rapat koordinasi untuk finalisasi kajian pemindahan ibu kota baru. Tahun ini akan diputuskan kota dan lokasinya," ujarnya.

Selain itu dia menambahkan, pemerintah akan meminimalkan porsi penggunaan APBN dalam pembangunan ibu kota baru. Adapun pada 2024 ditargetkan Ibu Kota baru sudah dapat difungsikan secara fungsional.

"Kita akan meminimalkan APBN seminimal mungkin. Kita akan libatkan banyak pihak swasta. Kemudian BUMN. Serta skema pemerintah badan usaha," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com