Menteri Rini: Izin proyek infrastruktur awalnya dimiliki swasta, tapi tidak jalan

Menteri BUMN, Rini Soemarno angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua Umum Kamar dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani yang menyebut BUMN terlalu mendominasi proyek-proyek infrastruktur sehingga swasta tidak mendapat porsi. Menurut Rini, beberapa proyek infrastruktur yang dikerjakan swasta justru tidak jalan.

Rini bercerita, pada awalnya izin pembangunan proyek jalan tol di Indonesia dimiliki oleh swasta. Namun pembangunan tersebut terhenti karena swasta tidak mampu menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

"Tahun 1996, izin-izin bangun jalan tol Trans Jawa banyak oleh swasta, tapi enggak pernah nyambung. Kemudian akhirnya dianalisa oleh teman-teman di BUMN Karya," kata Rini, dalam sebuah acara bincang santai yang digelar di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis malam (5/10).

Kemudian, Rini bersama Direktur Utama Waskita Karya Choliq berinisiatif untuk membeli izin-izin yang dipegang swasta tersebut. Tetapi, mereka tetap dijadikan mitra dalam proyek pembangunan.

"Kita membeli kembali izin-izin yang dipegang oleh swasta karena mereka juga tidak mau membangun karena banyak lahan yang belum bebas. Ada juga yang sebagian berpartner dengan kita," ujarnya.

Rini mencontohkan, pada awalnya pembangunan Tol Trans Sumatera yang sudah ditender tiga kali, tapi tak kunjung diambil.

"Sampai 2015, dianggap IRR (interest rate of return) enggak cukup. BUMN akhirnya dapat penugasan utama kepada Hutama Karya didukung karya-karya lain. Insya Allah, Bakauheni-Palembang, Agustus 2018 bisa dilalui."

Dengan kejadian tersebut, pada akhirnya proyek jalan tol didominasi oleh BUMN. Tidak hanya di Jawa, pembangunan jalan tol merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di Jawa saja. Jadi kami juga membangun jalan tol di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan."