Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, angkat suara mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laba semu dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Ke depan, dia menegaskan, tidak akan ada lagi tipu menipu laporan keuangan BUMN.

"Deputi keuangan di BUMN sendiri ke depan akan kita push bahwa tidak ada lagi di BUMN-BUMN itu yang namanya laporan keuangan itu sulap-sulapan. Saya tidak mau misalnya revaluasi aset di BUMN langsung perusahaannya jadi untung," ujarnya di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Erick mengatakan, Kementerian BUMN akan melakukan pengawasan dengan ketat agar badan usaha tidak bebas melakukan manipulasi laporan keuangan. Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi investasi badan usaha agar tidak diinvestasikan terhadap investasi abal-abal.

"Padahal tidak ada cash nya. Lalu dia terbitkan utang baru, utangnya diinvestasikan ke proyek tidak feasible. Nah ini kan bahaya. Nah itu kenapa kita punya Deputi Keuangan yang akan menertibkan hal hal seperti ini, tipu menipu tidak ada lagi," jelasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan kerjasama dengan BUMN. Sedangkan untuk audit KAP bermasalah, akan diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang. "Ya itu akan kita lakukan seperti itu. Ya tentu kalau masalah audit nya itu kan bukan domain saya," paparnya.

Cari Solusi, DPR Siap Bentuk Pansus Kasus Jiwasraya

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi yang secara informal menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya.

"DPR baru masuk kembali setelah masa reses pada 13 Januari namun secara informal sudah ada lima fraksi yang setuju (pembentukan) Pansus Jiwasraya," kata Dasco di Kompleks Parlemen dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (9/1).

Dia menjelaskan, kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat.

Menurut dia, untuk menyikapi usulan tersebut maka Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan lalu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

"Ini kan baru informal ya kalau soal Pansus, nanti kita akan bicara di Bamus," ujarnya.